Jakarta, ebcmedia – Ekonomi syariah semakin nyata berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Diikuti dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap kontribusi ekonomi syariah, semua pihak diharapkan dapat terus bahu-membahu memajukan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.
“Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global,” ujar Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Rapat Pleno kedua KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Senin, 30 Mei 2022.
Rapat Pleno kedua ini merupakan kelanjutan dari Pleno pertama yang telah terlaksana pada 30 November 2021. Rapat Pleno kedua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI tersebut mengangkat tema “Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia” dan dengan agenda pembahasan yang meliputi 13 program prioritas yang bertujuan untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
Program dimaksud meliputi pembiayaan syariah, sertifikasi halal, ekspor dan impor produk halal, Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), Pusat Data Ekonomi Syariah (PDEKS), serta riset halal.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan dukungan terhadap program kerja KNEKS melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah dan implementasi keuangan inklusif dalam pembiayaan industri halal, serta pengkoordinasian seluruh K/L dalam percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM.
“KUR Syariah merupakan pembiayaan syariah yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM sektor industri halal, dan telah tersalurkan sejumlah Rp 21,04 triliun kepada 335.374 debitur selama periode Agustus 2015 hingga 23 Mei 2022,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Dengan plafon KUR tahun 2022 secara nasional mencapai Rp 373,17 triliun, masih terbuka ruang untuk meningkatkan penyaluran KUR Syariah dalam mendukung pembiayaan industri halal, salah satunya melalui penambahan jumlah Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menyalurkan KUR Syariah skema subsidi marjin.
Hadirnya KUR Syariah akan terus mendukung implementasi keuangan inklusif dalam aspek Halal Value Chain pada ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Percepatan inklusi dan literasi keuangan syariah pada sektor halal dapat berkembang melalui dukungan komunitas-komunitas seperti pondok pesantren, majelis taklim, hingga unit usaha masyarakat di sekitarnya” ujar Susiwijono.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi syariah melalui industri halal yang terintegrasi dengan keuangan inklusif juga searah dengan reformasi kebijakan Jaminan Produk Halal sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*** (sup-sumber ekon.go.id)
