Jakarta, ebcmedia – Kasus BTS Kominfo Tim penyidik jampidsus kejaksaan agung masih terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (4/5/2023).
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan ada 8 saksi yang diperiksa untuk proyek kominfo di tahun 2020-2022 tersebut.
“Memeriksa 8 orang saksi terkait perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” ujarnya.
Delapan saksi tersebut diantaranya,
AA selaku Steering Committee PT Aplikanusa Lintasarta, AN selaku Direktur Utama PT Computer Automasi Digital Solusindo.
AY selaku Pimpinan PT Crom Bank Indonesia Cabang Jakarta, BS selaku Perwakilan BAKTI di PT Palapa Timur Telematika.
K selaku Head Operational PT Elebram Systems, SSS selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi.
LH selaku Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Pemerintah, dan HEP selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurut Ketut delapan saksi tersebut diperiksa untuk berkas tersangka atas nama AAL, GMS, YS, MA, dan IH.
Diketahui dari lima tersangka tersebut 3 tersangka yaitu AAL, YS dan GMS tengah dalam penyusunan dakwaan untuk segara diadili di PN Tipikor.
Perbuatan Tersangka AAL dan Tersangka YS disangka melanggar:
Primair: : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara perbuatan Tersangka GMS disangka melanggar:
Kesatu
Primair: : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Lebih Subsidair : Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua
Primair: : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair : Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ketiga berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*** redaksi /sr.
