Jakarta, ebcmedia – Imparsial sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan diskusi untuk memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang diperingati setiap tanggal 30 Agustus.
Dalam diskusi tersebut, Imparsial menuntut keadilan untuk orang-orang yang hilang pada masa orde baru. Diskusi itu juga menitikberatkan pada berbagai macam konflik di Papua yang meningkat, hingga banyaknya warga sipil yang terbunuh dan hilang akibat konflik tersebut.
“Kita menyelenggarakan ini masih dalam peringatan hari anti penghilangan paksa karena korban-korban baik yang ada di jakarta ataupun seluruh indonesia masih menuntut keadilan buat mereka dimana anak, ibu, bapak dan saudara-saudara mereka yang belum kembali hingga saat ini makanya ada diskusi ini” kata Peneliti Imparsial Hussein Ahmad di Kantor Impersial, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023).
“Kebetulan eskalasi di Papua tinggi dan kami ingin mengaitkan dengan penghilangan paksa” lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut Hussein Ahmad mengatakan alih-alih melakukan evaluasi, pemerintah malah terus mengirim pasukan militer dan menambah pembangunan kodam baru di Papua yang justru meningkatkan volume konflik dan korban jiwa di daerah menitikberatkan kepada kebijakan pemerintah yang terus mengirim pasukan militer, menambah pembangunan kodam baru di wilayah paling timur di Indonesia itu.
“Ada evaluasi kebijakan di Papua terutama operasi militer di Papua karena selama ini belum ada evaluasi dan alih-alih pengiriman pasukan dan penambahan pasukan militer yang ada di Papua dengan pembangunan kodam dan markas-markas militer lainnya melahirkan perdamaian di Papua tapi justru sebaliknya konflik terus meningkat” Ujar Hussein Ahmad.
Lanjut Hussein, daripada harus mengirim pasukan, pemerintah seharusnya melakukan dialog dengan seluruh stakeholder di Papua, melakukan komunikasi secara damai sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari warga sipil maupun prajurit-prajurit yang dikirim.
Pemerintah harus memiliki grand desain untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Menurut peneliti Imparsial itu, pengiriman pasukan militer yang terus menerus justru membahayakan dan menumbalkan prajurit-prajurit yang bertugas. Padahal, Papua statusnya bukan dalam situasi perang secara hukum.
