Jakarta, ebcmedia – Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyepakati besaran pagu anggaran Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2024 mendatang sebesar RKA-K/L Tahun 2024, sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran yakni sebesar Rp6.798.653.040.000. Kesepakatan tersebut tercantum dalam kesimpulan Raker di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
“Memperhatikan hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan tingkat I / pembahasan RUU tentang APBN 2024, Kementerian ESDM mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp22,5 miliar dari semula Rp6,78 triliun menjadi Rp6,80 triliun yang diperuntukan untuk kenaikan gaji,” ujar Arifin mengawali raker.
Mengingat tidak adanya tambahan anggaran untuk membangun infrastruktur maka Kementerian ESDM mengoptimalisasi anggaran yang agar program pembangunan infrastruktur terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dapat tetap dilaksanakan.
“Mengingat tidak ada tambahan anggaran untuk infrastruktur, Kementerian ESDM melakukan optimalisasi belanja barang pada layanan internal sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp89,25 miliar untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 34.704 rumah tangga (RT) dari semula 80.000 RT menjadi 114.704 RT,” tandas Arifin.
Kesepakatan besaran pagu anggaran Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2024 menjadi kesimpulan raker dan dibacakan langsung pimpinan Raker Sugeng Suparwoto.
“Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM TA 2024 sebesar Rp 6.798.653.040.000,” ujar Sugeng.
Dikatakan Sugeng, besaran pagu tersebut akan dibagi 11 unit instansi yang pagu anggarannya dimasukkan dalam anggaran Kementerian ESDM.
“Sekretariat Jenderal sebesar Rp537,50 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp199,84 miliar, Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp1.765,45 miliar, termasuk untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak yaitu Pembangunan Pipa Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap II, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp451,43 miliar, Ditjen Mineral dan Batubara sebesar Rp1.223,15 miliar, Dewan Energi Nasional sebesar Rp57,32 miliar, BPSDM ESDM sebesar Rp565,04 miliar termasuk anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp119,45 miliar, Badan Geologi sebesar Rp1.242,10 miliar, BPH Migas sebesar Rp231,16 miliar, Ditjen EBTKE sebesar Rp446,76 miliar dan BPMA sebesar Rp78,93 miliar,” cetus Sugeng.
Selain memasukkan besaran anggaran Kementerian ESDM dalam kesimpulannya, Komisi VII DPR RI juga memasukkan dalam kesimpulannya agar Kementerian ESDM bersurat kepada Pimpinan DPR RI cq. Badan Anggaran DPR RI mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan kegiatan yang berdampak langsung ke Masyarakat seperti PJU-TS dan program listrik desa.
“Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk bersurat kepada Pimpinan DPR RI cq. Badan Anggaran DPR RI terkait pengajuan penambahan anggaran Kementerian ESDM TA 2024 khususnya untuk program yang berdampak langsung kepada Masyarakat,” papar Sugeng.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyetujui permintaan tambahan anggaran tersebut dan segera akan bersurat kepada Pimpinan DPR RI karena melistriki Masyarakat desa utamanya di daerah 3 T atau belum berlistrik menjadi konsen Kementerian ESDM dalam pagu anggaran Kementerian ESDM.
“Terima kasih telah menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM terutama pegawai ada kenaikan Rp22 miliar. Kemudian untuk penyampain surat listrik desa kami juga sangat konsen dan ingin desa itu terlistriki, keberpihakan kita ke energi baru terbarukkan sudah tidak bisa ditawar lagi jadi surat itu akan kami segera siapkan dan dalam minggu ini sudah kami sampaikan,” ungkapnya. (Gio)
Salah satu keunggulan smelter HPAL adalah dapat menggunakan limonite, yang merupakan bijih nikel kadar rendah, sebagai feedstock. Biji nikel jenis limonite juga kaya dengan kandungan Co (cobalt) yang dibutuhkan untuk katoda baterai jenis Nickel Manganese Cobalt (NMC).
“Dengan target kuantitatif pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk roda empat dan lebih sebesar 400 ribu unit pada tahun 2025, dan satu juta unit pada tahun 2035, proyeksi kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai khususnya jenis baterai NMC 811 akan terus meningkat,” tukas Menperin dalam siaran persnya.
Proyek Baterai HPAL antara PT Anugrah Neo Energy Materials (ANEM) berstatus 100% PMDN dan dengan mitra strategis PT Gotion Indonesia Materials (GIM) yang berstatus PMA. Proyek tersebut akan berlokasi di Neo Energy Buleleng Industrial Park (NEBIP), Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
Kerja sama ini nantinya akan menjadi operasi yang terintegrasi secara vertikal, yang menggabungkan sumber daya tambang dengan Fasilitas HPAL, untuk memproses Bijih Ni menjadi MHP dan Ni/Co Sulfat, yang merupakan bahan prekursor katoda untuk produksi baterai EV.
Keberadaan proyek baterai HPAL tersebut diharapkan menambah kapasitas MHP nasional sebanyak 120.000 MT per tahun. Sebagai aspek utama dalam produksi EV, jalur panjang produksi baterai EV dari bijih limonite tersebut memerlukan dukungan terintegrasi dari berbagai sektor industri terkait.
“Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada seluruh investor dan jajaran Direksi PT Anugrah Neo Energy Materials dan PT Gotion Indonesia Materials atas komitmennya dalam membangun industri smelter nikel di Indonesia. Langkah ini turut menyukseskan program hilirisasi serta menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya. (Gio)
