Jakarta, ebcmedia – Gerakan Aktivis mahasiswa Sulawesi Tenggara (Gam Sultra) kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Konawe terkait kekurangan volume pada 41 paket pekerjaan senilai Rp. 372.678.150,00.
Pernyataan resmi yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek pendidikan di Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2022 itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Gam Sultra, Israwan.
Israwan mengatakan bahwa kekhawatiran mereka terhadap dugaan penyalahgunaan dana publik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dan yang benar-benar dilaksanakan.
“Kami mendesak KPK segera memulai penyelidikan mendalam dalam dugaan kasus ini, agar dapat mengungkapkan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi,” ujar Israwan.
Gam Sultra, sambungnya, juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, terutama di sektor pendidikan. Mereka percaya bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Gam Sultra berkomitmen untuk mengawasi perkembangan dugaan kasus ini dan terus meminta KPK RI untuk bertindak tegas demi kepentingan masyarakat dan negara, Kami juga mengajak semua pihak yang peduli terhadap integritas pemerintahan dan kebijakan publik untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi,” tandas Israwan. (Dian)
