Bojonegoro, ebcmedia – Sebanyak 19.500 rumah tangga tidak mampu di Provinsi Jawa Timur mendapatkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun anggaran 2023. Dari jumlah tersebut, 913 di antaranya berada di Kabupaten Bojonegoro yang tersebar di 19 kecamatan. Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari mengapresiasi program tersebut yang merupakan sinergi antara DPR RI, Pemerintah, dan PT PLN (Persero).
“Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian ESDM, PLN, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dengan sinergi ini kita mewujudkan komitmen kepada masyarakat bahwa pemerintah selalu hadir dalam hajat hidup orang banyak,” ujar Ratna dalam Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Senin (23/10/2023).
913 sambungan listrik gratis untuk warga Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan bentuk kesadaran Pemerintah bahwa keadilan energi di Indonesia belum merata. Ratna berharap Program BPBL ini membawa manfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan BPBL ini semua masyarakat di Bojonegoro taraf kehidupannya meningkat, dapat hidup lebih sejahtera, serta membawa keberkahan untuk kita semua,” tuturnya.
Widyaiswara Ahli Madya Kementerian ESDM Bambang Priandoko dalam kesempatan yang sama menyampaikan data terkini realisasi Program BPBL di Bojonegoro.
“Sampai dengan 13 Oktober 2023 telah menyala sebanyak 760 sambungan rumah tangga yang tersebar di 18 kecamatan,” kata Bambang.
Dalam melaksanakan program ini, Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL. Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.
General Manager PLN UID Jawa Timur Agus Kuswardoyo mengatakan bahwa penyalaan BPBL di Jawa Timur ditargetkan selesai pada tanggal 27 Oktober 2023 yang merupakan Hari Listrik Nasional.
“Ini salah satu wujud sinergi Pemerintah, DPR, dan PLN untuk mewujudkan listrik ke seluruh Indonesia. Cita-cita kita tahun depan Rasio Elektrifikasi 100% kita wujudkan bersama,” Agus menyampaikan.
BPBL ini bersifat satu kali pemberian bantuan, bukan merupakan keberlanjutan. Kementerian ESDM membantu proses penyambungan listrik yang dikerjakan oleh PLN.
“Selanjutnya setelah dimanfaatkan energi listrik tersebut maka segala bentuk pembiayaan yang timbul menjadi tanggung jawab penerima manfaat,” tuturnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Hanafi berharap warga jadi lebih produktif saat memiliki listrik sendiri.
“Kalau sudah punya listrik sendiri harus produktif dan hemat, misal ada kulkas bisa buat jualan es batu, sehingga bantuan yang diperoleh bisa dirasakan nikmatnya,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat program BPBL, Yasri’ah, nenek yang tinggal seorang diri di rumahnya, mengatakan sebelumnya ia menyalur listrik di tetangganya.
“Kalau listriknya gak kuat dan mati, saya pake bilah untuk penerangan,” ujarnya sambil menunjuk sebilah bambu di dekat dapurnya.
Ia mengaku merasa bersyukur mendapatkan bantuan ini. “Matur nuwun, Alhamdulillah. Sudah tua begini namun masih dapat bantuan. Ayem,” tuturnya. (Gio)
