Jakarta, ebcmedia – Gerakan Mahasiswa (GEMA) tahun 1977 dan 1978 memberikan pernyataan sikap terkait kondisi politik yang terjadi belakangan ini.
Para aktivis masa orde baru yang aktif sejak tahun 1977 itu menyatakan sikap terkait dugaan dinasti politik dan ketidaknetralan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dalam Pemilu 2024 ini.
Dalam poin pertama, aktivis pada zaman Soeharto itu menganggap siapapun yang mendukung Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024 ini maka akan dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Pernyataan itu didasari oleh pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh mantan Ketua MK, Anwar Usman yang dianggap melakukan nepotisme karena telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
“Kesatu, Penetapan pasangan Capres Prabowo Gibran telah melanggar Konstitusi dan Etika melalui Pelanggaran Etika Berat oleh Ketua MK Anwar Usman sebagai paman Gibran anak dari Presiden Jokowi yang melawan UU No. 28 tahun 1999 tentang Nepotisme. Oleh karena itu siapapun yang memilih pasangan Prabowo Gibran berarti turut serta dalam perbuatan melawan hukum,” ujar Aktivis GEMA 77-78, Subur Dwiono saat membacakan pernyataan sikapnya di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan.
Dalam poin kedua, para aktivis yang sejawat dengan almarhum Rizal Ramli itu menilai adanya campur tangan Presiden Jokowi untuk memenangkan putra sulungnya dianggap akan mencederai jalannya Pilpres yang seharusnya dilakukan secara adil dan jujur. Dalam poin ini mereka bahkan mendesak agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai kepala negara.
“Kedua, Campur tangan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan putranya mengancam Pilpres 2024 tidak berjalan jujur dan adil, akan menjadikan chaos. Presiden Jokowi seharusnya mengundurkan diri atau dilengserkan,” lanjut Subur.
Para gerakan mahasiswa juga menghimbau agar semua pihak mengawasi seluruh rangkaian pemilu agar terhindar dari kecurangan yang melibatkan kekuasaan.
“Ketiga, Agar semua pihak yang mencintai kedaulatan rakyat dan demokrasi mengawasi secara kritis pelaksanaan pemilu dan mengamankan seluruh prosesnya. Akan terjadi situasi chaos jika curang yang melibatkan kekuasaan, karena rakyat jadi tidak percaya pada proses dan integritas pemilu,” jelasnya. (Dian)
