Jakarta, ebcmedia – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyikapi soal kerentanan perempuan dalam sebuah kontestasi politik.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Salampessy mengungkapkan perempuan memiliki berbagai macam kerentanan. Banyak kerentanan yang dihadapi oleh perempuan seperti kekerasan baik yang berbentuk fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun siber. Hal itu berkaca pada temuan Komnas Perempuan di Pemilu 2019 dengan banyaknya kasus yang menimpa para caleg perempuan di beberapa wilayah di Indonesia.
“Sebagaimana temuan Komnas Perempuan, yakni intimidasi dan teror terhadap caleg perempuan di Aceh dan NTT, pencurian dan pengalihan suara caleg perempuan di Papua, serta pemecatan caleg perempuan terpilih oleh partai politik di Sulawesi Selatan,” ujar Olivia di Kantor Komnas Perempuan pada Kamis (1/2/2024).
“Begitu pula dengan penyerangan seksual terhadap calon kepala daerah perempuan di Depok, Makassar dan Tangerang Selatan pada Pilkada 2020, serta ujaran kebencian perkosaan dengan unsur SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017, juga kekhawatiran para perempuan di daerah rawan konflik akan keamanan, baik sebelum, saat pelaksanaan dan setelah pemilihan,” lanjutnya.
Selaim itu, menguatnya politik identitas saat pemilu dapat menghambat ekspresi dan partisipasi perempuan dalam bersuara.
“Menguatnya politisasi agama dan identitas yang menghambat mobilitas dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan memberikan suara”, ujar Olivia.
Komnas Perempuan mengamati perlunya persiapan keamanan yang ekstra sebagai sistem pencegahan kekerasan, bukan dalam arti force of power, tetapi belajar dari Pilpres belajar dari 5 tahun lalu, termasuk dengan penyikapan terhadap kekerasan siber berbasis gender. (Dian)
