Jakarta, ebcmedia-Crazy rich asal Surabaya Budi Said mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024). Praperadilan diajukan terkait penetapan tersangka korupsi transaksi ilegal pembelian logam mulia emas milik BUMN PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM).
“Kami resmi sebagai kuasa dari BS (Budi Said) kuasa tanggal 12 Februari 2024 hari ini sudah resmi mendaftarkan praperadilan di PN Jaksel terhadap Jampidsus, Kejaksaan Agung dengan pemohon adalah Bapak Budi Said,” ujar kuasa hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea, saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024)
Gugatan itu dilayangkan lantaran ada kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya. Menurutnya, perkara itu bermula saat BS membeli emas di Antam sebesar 7 ton dengan harga Rp3,5 triliun. Pembayaran dilakukan dalam 73 transaksi.
“Kalau sesuai dengan diskon dari PT Antam Surabaya harusnya BS dapat 7 ton, 71 kg itu kalau harga diskon. Tapi sampai sekarang yang diserahkan ke BS Cuma 5,9 ton. Ada kekurangan seberat 1.136 kg. Jadi ada kekurangan belum diserahkan,” ucapnya.
Kliennya mendapat gugatan wanprestasi dari PT Antam. Atas dasar itu, Budi Said melayangkan gugatan perdata agar PT Antam memberikan sisa emas yang dibelinya sebesar 1 ton lebih itu.
Hotman mengklaim, kliennya selalu menang dalam gugatan perdata itu hingga di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
“Bahkan sudah keluar perintah eksepsi dari PN Surabaya agar PT Antam menyerahkan, tapi tidak diserahkan. Kemudian BS telah laporkan 3 pegawai dan 1 broker dari PT Antam karena dianggap melakukan penipuan dan divonis bersalah,” ucap Hotman.
Namun, lanjut Hotman, pada saat mau eksekusi putusan MA perdata itu tiba-tiba mulailah panggilan dari Kejagung pada awal Januari, dan panggilannya itu sebagai saksi atas dugaan.
“Ini kuncinya penting atas dugaan perubatan kerugian negara atas 1.136 kg yang tadi belum diserahkan,” tukas Hotman.
Hotman mengklaim, kliennya mendapat tindakan di luar koridor hukum oleh penyidik Jampidsus, yakni penggeledahan kediaman Budi Said tanpa izin pengadilan.
“Disita segala macam lalu dipanggil jadi saksi pagi-pagi, pada saat dipanggil juga disita dia punya HP tanpa izin pengadilan, jam 4 sore berubah dari saksi jadi tersangka,” ungkap Hotman.
Saat itu, kliennya diminta klarifikasi oleh Kejagung dengan kapasitas sebagai saksi. Hanya saja, Hotman mengklaim, kliennya mendapat tindakan di luar koridor hukum oleh penyidik Jampidsus, yakni penggeledahan kediaman Budi Said tanpa izin pengadilan.
Hotman menuturkan, saat sebagai tersangka, Budi Said ditanyakan apakah tunjuk pengacara, dijawab belum siap karena dipanggil jadi saksi, sesuai KUHAP yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun berhak didampingi pengacara.
“Tapi, walaupun tidak didampingi, tapi BAP jalan terus ditanya 1 dan 2 pertanyaan. Lalu pada saat penandatanganan BAP pengacara yang ditunjuk negara itu tanda tangan dan langsung ditahan,” ujarnya.
Hotman berkata, proses hukum yang menjerat kliennya didasari atas perbedaan nilai harga dan emas yang dijual. Dalihnya, Antam dan Kejaksaan meyakini harga yang benar berdasarkan yang tertera dalam faktur.
“Harga di faktur memang seolah harga totalnya tadi, yaitu Rp3,5 triliun, itu hanya cukup untuk bayar 5 ton,” jelasnya.
Menurutnya, kalau berdasarkan harga faktur, harga sebenarnya kalau tanpa diskon Antam sudah terima uangnya. Masuk rekening Antam dalam puluhan transfer.
“Jadi Antam mendalilkan harga di faktur yang benar. Klien kami harga diskon,” tepisnya.
Atas dasar itu, Hotman melayangkan gugatan praperadilan atas perkara kliennya. Dia merasa, kliennya telah dikriminalisasi. Padahal, jenis perkara Budi Said merupakan perdata. (Dhio)
