Jakarta,ebcmedia-Koalisi masyarakat sipil untuk dukungan kemanusiaan Palestina mendatangi gedung Kementrian Perdagangan, di Jalan Ridwan Rais,Gambir, Jakarta Pusat,untuk mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kemendag terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut nilai Impor produk Israel ke Indonesia mencapai 29 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 475 miliar pada periode Januari – April 2024 ditengah genosida Israel terhadap masyarakat Palestina, Jumat (19/7/2024).
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Amnesty Internasional Indonesia anggap nilai tersebut melonjak jauh sebesar 334 persen dibandingkan periode Januari – April tahun 2023 lalu yang hanya sekitar 6,7 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 109 miliar.
“Kami dari koalisi masyarakat sipil untuk kemanusiaan Palestina, hari ini dihadiri oleh Kontras dan juga Amnesti Internasional Indonesia untuk memberikan surat permohonan informasi kepada Kementerian Perdagangan terkait dugaan kegiatan impor Israel ke Indonesia yang saat ini melonjak angkanya, kami menemukan pada Januari hingga April 2024 sebesar 29 juta dollar AS, masuk impor dari Israel ke Indonesia,” kata Nadine Sherani Salsabila, Advokasi Internasional Kontras.
Kondisi ini pun membuat koalisi masyarakat sipil mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia melalui perdagangan yang dilakukan Kemendag ditengah pemerintah serta kementrian dan lembaga negara secara tegas menyatakan untuk memutus hubungan diplomatik apapun dengan Israel.
Apabila data tersebut benar adanya, koalisi masyarakat sipil pun mengaku kecewa lantaran ditengah tegasnya pemerintah Indonesia dalam forum Internasional untuk menyatakan solidaritasnya untuk kemerdekaan Palestina namun masih saja melakukan hubungan dagang dengan Israel.
“Kami ingin mengupayakan, untuk mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia melalui perdagangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan mengapa Indonesia tetap menormalisasi hubungan perdagangan, meskipun ibu Retno, maupun kantor Kementerian dan KSP telah menyatakan secara tegas bahwa untuk memutus hubungan dengan Israel dalam hubungan diplomatik apapun,” sambungnya.
Selain mendesak untuk segera menghentikan serta menutup semua bentuk impor dan kerjasama ekonomi dengan Israel, mereka juga meminta Kemendag untuk memberlakukan embargo total terhadap produk produk Israel dan mengeluarkan sanski tegas terhadap perusahaan – perusahaan yang masih terlibat dalam perdagangan dengan Israel hingga membuka daftar kementrian lembaga negara yang melakukan pengadaan barang impor dan Israel.
“Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan untuk memberhentikan segala bentuk perdagangan ataupun hubungan diplomatik lainnya yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan berbagai lembaga negara terhadap Israel,” tutupnya.(Oby).
