Jakarta, ebcmedia – Pengangkatan tujuh tokoh staff dan utusan khusus Presiden menyita perhatian publik pasalnya fasilitas utusan khusus presiden yang diberikan kepada para pejabat ini setara dengan fasilitas setingkat menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.
Masyarakat perlu memahami bahwa pemberian fasilitas utusan khusus presiden ini bukan tanpa dasar hukum yang jelas. Seluruh ketentuan telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk mendukung kinerja para utusan khusus presiden.
Berbagai spekulasi muncul terkait besaran gaji dan fasilitas utusan khusus presiden yang akan diterima oleh tokoh-tokoh ternama seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Keputusan memberikan fasilitas setingkat menteri ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepresidenan yang akan diemban oleh para utusan khusus.
Dilansir Liputan6.com Pemberian fasilitas untuk utusan khusus presiden dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat melalui beberapa regulasi utama, yaitu:
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 – Mengatur secara spesifik tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 – Menetapkan besaran gaji pokok dan struktur penggajian yang berlaku bagi pejabat setingkat menteri, yang menjadi acuan bagi fasilitas utusan khusus presiden.
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 – Mengatur secara detail tentang tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan tambahan yang menjadi hak para pejabat negara tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 – Memberikan landasan hukum untuk pemberian hak keuangan dan administratif, termasuk berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
(Red)
