Jakarta, ebcmedia – Razman Arif Nasution kuasa hukum dari Vadel Badjideh telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu(6/11/2024). Ia diperiksa atas laporan dari Nikita Mirzani terkait dugaan pencemaran nama baik.
Razman di periksa selama empat jam, ia menyebut dirinya telah menyerahkan barang bukti berupa enam video dan dua akun TikTok milik Nikita Mirzani.
“Semua total ada 6 video berisikan apa? berisikan pertama saudara NM menyatakan dengan tegas sekali menyebut nama Pak Razman yang tidak membayar pajak,” ujar Rahmat usai mendampingi Razman Arif Nasution di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Video yang diserahkan olehnya merupakan pernyataan dari Nikita Mirzani yang berisi tuduhan bahwa Razman bukanlah seorang pengacara.
“Tuduhan yang disampaikan adalah Pak Razman bukan lagi seorang pengacara. Saya pikir, dirinya sendiri tahu kalau ucapannya itu tidak benar karena sering menyebut kalau Pak Razman adalah pengacaranya Vadel Badjideh,” jelas Rahmat.
Razman sendiri dikesempatan yang sama juga menantang balik Nikita Mirzani untuk dapat membuktikan semua tuduhan yang di alamatkan kepada dirinya.
“Ayo kita bertarung saya buktikan memfitnah, menghina dan melakukan ujaran kebencian terhadap saya dan kau buktikan mengatakan tidak ada dalam persoalan ini,” tegas Razman Arif Nasution.
Pengacara yang sempat bersitegang dengan Hotman Paris itu juga sempat menyinggung tentang filter lemon yang belakangan ini viral di media sosial.
“Jadi dia berdalih dibalik Mama Lemon tapi pemilik akun itu yang kita laporkan atas nama apapun, seseorang pemilik akun mengupload dan menghina orang kesitu apalagi orangnya itu jadi dua dia kena ya silakan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Razman Arif Nasution melaporkan Nikita Mirzani pada Minggu 6 Oktober 2024 terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
Laporan itu teregister nomor perkara LP: LP/B/3084/X/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/ POLDA METRO JAYA.
Razman Arif Nasution melaporkan Nikita Mirzani dengan Pasal UU ITE Pasal 27 Syat 3 juncto, UU ITE Pasal 45 Ayat 1 dan juncto Pasal 310 dan atau Pasal 311.
(Dhii)
