Jakarta, ebcmedia – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat Feri Amsari, mengatakan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah mendukung hak berekspresi publik saat ia menjabat 10 tahun lalu, tapi disisi lain, justru kebijakan Jokowi saat itu, membunuh kebebasan berekspresi dari masyarakat.
“Pertanyaan yang timbul dari konteks ini adalah, apakah Jokowi adalah figur yang melindungi kebebasan berekspresi warga negaranya atau sebaliknya, dia adalah alat paling penting untuk menekan ekspresi warga negaranya,” tutur Feri saat paparannya pada diskusi publik di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Pusat kemarin.
Dia mengungkapkan, jika melihat bagaimana peran alat negara, dalam menghancurkan kebebasan berekspresi warga negara. Feri menyebut, contoh yang ia rasakan adalah ketika akun YouTube pribadi miliknya, sampai hari ini belum bisa dipulihkan, setelah diretas.
“Akun itu tidak kembali sampai sekarang, yang saya kesalkan, dibalik hack akun itu, email saya hilang, seluruh naskah buku dan rencana-rencana pendidikan saya hilang,” ucap Dosen Hukum Unand itu.
Persoalan akun yang diretas, kata Feri, ini dampak dari kebebasan berekspresi, yang seharusnya dijamin oleh negara, tapi malah akun YouTube-nya diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena akun tersebut, membahas kesalahan kepolisian dan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nah bagi saya, kebebasan berekspresi kalau pimpinannya memahami pendekatan konstitusional Hak Asasi Manusia (HAM), ini tentu akan menjadi lebih baik,” ungkap Ahli Hukum Tata Negara tersebut.
Feri menyebut, dirinya merasa tidak yakin dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, sebab menurutnya, pelanggaran HAM yang menjadi beban dipundak Prabowo, sudah terlalu besar.
“Tidak hanya dimasa lalu, tapi juga disaat ini. Perlu diketahui, Kementerian Pertahanan itu terlibat dengan Kementerian Luar Negeri, BUMN dan Kementerian Perdagangan, menjual senjata untuk membunuh orang di Myanmar, dan itu ada peran Presiden saat ini (Prabowo) dan Presiden yang sudah lewat (Jokowi), namun masih (punya pengaruh untuk) berkuasa,” papar Feri.
Lebih lanjut, kata dia, sulit untuk berharap mengenai urusan kebebasan berekspresi, yang seharusnya menjadi hak bagi warga negara, dan sudah dijamin oleh konstitusi negara, “jika kita mengandalkan Presiden yang ada saat ini (Prabowo Subianto),” tutupnya.
Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) itu, bertema ‘Demokrasi dalam Impitan: Dampak Kebijakan Masa Pemerintahan Jokowi Terhadap Kebebasan Ruang Sipil’, dan dilaksanakan di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Acara diskusi publik tersebut, diisi oleh beberapa panelis, antara lain: Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, Peneliti ELSAM Octannia Wynn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fisipol UGM Amalinda Savirani, dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.
(Red)
