Jakarta, ebcmedia – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti kebijakan pemerintah yang menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membuka akses bagi pemilik warung agar bisa menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg.
Dia meminta, agar program tersebut disosialisasikan dengan masif, hingga menyentuh seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Program ini harus disertai dengan sosialisasi yang masif dan pendampingan yang memadai bagi para pelaku UMKM,” kata Chusnunia dalam keterangan tertulis yang diterima ebcmedia di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Meski kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan LPG bagi masyarakat, menurutnya, masih banyak pemilik warung yang kesulitan dalam proses pendaftaran, terutama terkait penggunaan sistem online.
Chusnunia mengungkapkan, masih ada UMKM di beberapa daerah yang belum dapat menjual LPG 3 Kg karena belum memahami prosedur pendaftaran sebagai sub pangkalan melalui Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina.
“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk memperluas akses LPG subsidi justru menjadi kendala bagi warung-warung kecil karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses terhadap teknologi,” ujarnya.
Sebab itu, Chusnunia mendesak Pertamina dan pemerintah agar lebih aktif dalam memberikan pendampingan teknis kepada para pemilik warung, baik melalui pelatihan langsung maupun penyediaan pusat bantuan yang mudah dijangkau.
Selain itu, ia juga mendorong adanya mekanisme pendaftaran alternatif bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem digital.
“Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pemilik warung, terutama di daerah, mendapatkan akses yang mudah dan adil dalam program sub pangkalan ini,” tegasnya.
Dengan langkah konkret ini, kata dia, diharapkan distribusi LPG 3 Kg dapat berjalan lebih lancar, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan para pelaku UMKM tetap dapat menjalankan usahanya tanpa hambatan administratif.
(Red)
