Jakarta, ebcmedia – Insiden tragis dalam proses pemusnahan amunisi milik TNI di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menewaskan warga sipil dan prajurit, mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal. Politisi Fraksi PKB tersebut mendesak dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kegagalan prosedur dalam kegiatan disposal amunisi tersebut yang menyebabkan ledakan di Garut.
“Kejadian ini sangat kami sesalkan. Kami sudah diskusikan di komisi dan akan kami rapatkan secepatnya, terutama menyangkut SOP amunisi dan peralatan lainnya yang disposal. Seharusnya ini bisa diantisipasi karena itu direncanakan,” ucap Syamsu Rizal dikutip ITD News, Senin (12/5/2025) malam.
Menurutnya, ledakan terjadi saat Tim Denpom III/4 Siliwangi bersama unsur TNI lainnya tengah melakukan pemusnahan amunisi kedaluwarsa melalui ledakan terkendali di area yang telah ditentukan. Namun, kata dia, terjadi kegagalan teknis yang menyebabkan ledakan tak terkontrol, hingga menimbulkan korban jiwa di kalangan prajurit dan masyarakat sekitar.
Pria yang akrab disapa Deng Ical itu menegaskan, pentingnya audit menyeluruh terhadap prosedur operasional standar (SOP) dalam pemusnahan amunisi. Ia menyebut kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan dengan pengamanan maksimal, karena risiko yang ditimbulkan sangat tinggi.
“Denpom dan seluruh pihak terkait harus menyelidiki insiden ini secara tuntas. Bangsa kita kehilangan nyawa warga dan prajurit yang sangat berharga. Maka investigasi yang komprehensif sangat penting untuk mencegah peristiwa serupa di masa mendatang,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan keamanan, Deng Ical menyatakan, pihaknya akan memanggil TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meminta penjelasan resmi. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan tetap terjaga.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Transparansi hasil penyelidikan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” pungkas eks Wakil Walikota Makassar itu.
(Red)
