Jakarta, ebcmedia – Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan PT Pos Indonesia, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR pada Selasa, 3 Juni 2025 mendatang. Aksi ini diperkirakan diikuti sekitar 3.000 massa dari berbagai wilayah di Jabodetabek.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut akan membawa tiga tuntutan utama.
“Pertama, kami menuntut pembatalan penghapusan tunjangan pensiunan, yang mencakup Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka,” ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya, Jumat (30/5/2025).
Ia menegaskan bahwa tunjangan tersebut merupakan hak para pensiunan, bukan hadiah, karena telah diperoleh melalui kerja keras dan pengabdian selama puluhan tahun.
“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” tegasnya.
Tuntutan kedua yang diusung adalah penghapusan sistem kemitraan di lingkungan PT Pos Indonesia. Menurut Said, sistem ini dinilai hanya akal-akalan untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.
“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” jelasnya.
Tuntutan ketiga adalah desakan kepada pemerintah agar menghentikan sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja, serta penolakan terhadap penerapan sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan.
“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tandas Said Iqbal.
Ia juga mengingatkan bahwa penolakan terhadap outsourcing sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang sebelumnya berjanji akan menghapus praktik outsourcing saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu.
Aksi ini menjadi bentuk tekanan publik dari kalangan pekerja terhadap pemerintah dan DPR agar memperhatikan nasib buruh aktif maupun pensiunan, khususnya di perusahaan BUMN seperti PT Pos Indonesia.
(Red)
