Jakarta, ebcmedia – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar kalangan buruh hari ini, Selasa (3/6/2025), di Istana Negara dan gedung DPR RI resmi dibatalkan. Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, keputusan ini diambil setelah tercapai kesepahaman antara buruh, pemerintah, dan DPR RI untuk mencari solusi bersama terhadap empat tuntutan utama yang diajukan oleh Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB).
“Setelah melalui diskusi yang panjang antara buruh, pemerintah, dan DPR RI, maka diputuskan bahwa terhadap empat tuntutan buruh akan dicari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025).
Adapun empat tuntutan tersebut adalah:
- Tolak Penghapusan Sumbangan dan Tunjangan Pensiunan PT. Pos Indonesia
- Angkat Perbudakan Mitra Pos menjadi karyawan Langsung PT. Pos Indonesia
- Tolak Kenaikan Iuran dan Kris BPJS Kesehatan
- Setop PHK – Hapus Outsourcing
Said Iqbal menambahkan bahwa perundingan untuk membahas keempat isu tersebut telah dijadwalkan pada Kamis, 5 Juni 2025. Dua isu utama terkait pensiunan PT Pos dan Mitra Pos akan dibahas bersama Menteri BUMN dan pimpinan Danantara. Sementara dua isu lainnya akan dibahas dalam forum bersama pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah.
“Terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama. Sementara itu, untuk dua isu lainnya, disepakati akan dibahas pada tanggal yang sama bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan DPR RI,” jelas Said Iqbal.
Dengan adanya kesepahaman untuk membuka ruang dialog dan negosiasi, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi turun ke jalan yang telah direncanakan melibatkan ribuan buruh dan pensiunan PT Pos.
“Dengan demikian, aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan,” tegasnya.
Para buruh berharap, hasil dari pertemuan pada 5 Juni mendatang akan menghasilkan kesepakatan konkret, khususnya menyangkut nasib para pensiunan dan Mitra Pos Indonesia.
(Red)
