Jakarta, ebcmedia – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat ke DPR RI untuk membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tepat.
Menurutnya, memang sudah seharusnya para purnawirawan TNI itu kirim surat ke DPR katena merupakan lembaga yang tepat untuk membahas usulan ini.
Lebih lagi, DPR juga harus menangkap aspirasi para purnawirawan tersebut agar isu pemakzulan tidak berkembang liar di masyarakat.
“Ya memang ke sana harusnya purnawirawan TNI untuk kirim surat, dan sebelumnya saya bilang DPR harus menangkap aspirasi para purnawirawan TNI ini agar tidak liar sehingga isu pemakzulan ini ditangani secara lembaga,” katanya.
Hensa menambahkan, penanganan melalui lembaga seperti DPR penting agar isu tersebut tidak memicu polemik yang tidak terkendali.
“Sebab 8 usulan tersebut juga membahas terkait tata negara, makanya menurut saya harus ditangkap oleh legislatif atau DPR agar isunya tidak liar,” jelasnya.
Di sisi lain, Hensa melihat langkah purnawirawan TNI ini seperti menindaklanjuti saran Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.
Sebelumnya, pada 25 April 2025, Wiranto sempat mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran bukan bidang Prabowo sebagai presiden untuk menanggapi.
“Kelihatannya para purnawirawan tersebut menerjemahkan pesan Wiranto. Saat itu, setelah Wiranto bertemu Prabowo, Wiranto seperti memberikan tips bahwa untuk membahas pemakzulan Gibran ini bukan dengan Prabowo, karena Prabowo sebagai Presiden kan eksekutif saja,” ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa melihat, saran Wiranto tersebut tampaknya diikuti oleh para purnawirawan TNI, yang akhirnya mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi, para purnawirawan TNI ini seperti mengikuti tips atau ‘arahan’ dari Wiranto yang sudah menemui dan membahas 8 usulan mereka dengan Prabowo,” pungkasnya.
(Dhii)
