Jakarta, ebcmedia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Ibu Negara Iriana dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat. Hal ini menyusul viralnya video di media sosial yang memperlihatkan kapal-kapal pengangkut bijih nikel dengan nama yang dinilai mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.
“Oh, itu enggak ada itu, di mana itu?” ujar Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025), menanggapi dugaan tersebut.
Tak hanya itu, Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat diterbitkan pada masa pemerintahan Jokowi. Ia menegaskan, izin-izin tersebut sudah terbit jauh sebelum era Jokowi, bahkan sejak tahun 2004.
“Izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang empat IUP kita cabut itu kan izinnya keluar tahun 2004, 2006, masih di bawah rezim undang-undang lama, izinnya dari daerah,” jelasnya.
Empat IUP Dicabut Pemerintah
Bahlil menyebut bahwa pemerintah telah mencabut empat IUP milik perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan itu adalah:
PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe
PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun
PT Anugerah Surya Pertama di Pulau Manuran
PT Nurham di Pulau Yesner, Waigeo Timur
Pencabutan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap isu lingkungan dan perizinan yang tidak sesuai ketentuan.
Viral Nama Kapal Serupa Jokowi dan Iriana
Isu tambang nikel di Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya unggahan video yang menunjukkan kapal-kapal pengangkut bijih nikel. Yang menjadi kontroversi, kapal-kapal tersebut memiliki nama yang dinilai menyerupai nama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, yakni TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.
Berdasarkan penelusuran di laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), terdapat delapan kapal dengan nama JKW Mahakam, antara lain: JKW Mahakam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10. Kapal-kapal tersebut dimiliki oleh empat perusahaan berbeda, yaitu:
- PT Pelita Samudera Sreeya (PSS)
- PT Glory Ocean Lines
- PT Sinar Pasifik Lestari
- PT Permata Lintas Abadi
PSS diketahui merupakan anak usaha dari PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI), perusahaan pelayaran yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Sementara itu, terdapat pula enam kapal tongkang dengan nama Dewi Iriana, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Sebagian besar kapal ini juga dimiliki oleh PSS dan induknya, PSSI.
Meski memiliki nama yang menyerupai Presiden dan Ibu Negara, tidak ada bukti keterkaitan langsung antara pemilik kapal dan Jokowi maupun Iriana.
(Red)
