Jakarta, ebcmedia – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang dinilai menyulitkan petani. Ia menyebut banyak laporan dari masyarakat, khususnya petani, terkait adanya dugaan permainan harga dan akses pupuk subsidi oleh sejumlah oknum agen. Padahal, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya keras mendorong swasembada pangan nasional.
“Di masa reses ini, saya bersama tim turun ke dapil untuk bertemu masyarakat dan menyerap aspirasi mereka. Kami mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat, terutama terkait pupuk subsidi yang dipersulit oleh para agen,” kata Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2025).
Rajiv yang mewakili daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung itu meminta para agen tidak mempersulit akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia menegaskan pentingnya dukungan semua pihak dalam menyukseskan program kedaulatan pangan yang digalakkan pemerintah. Apalagi, kata dia, Indonesia telah berhasil surplus beras hampir 4 juta ton pada 2025.
“Kami Anggota Komisi IV DPR RI meminta para agen tidak mempersulit petani kita untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita harus mendukung pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan,” ujarnya.
Rajiv juga memperingatkan agar para agen tidak memanfaatkan situasi untuk memainkan harga pupuk subsidi. “Para agen jangan nakal ya, mainin harga pupuk subsidi kepada petani kita,” tegas Rajiv.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa izin agen dapat dicabut jika terbukti mempersulit petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Rajiv juga menyoroti persoalan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran. Ia mengatakan, banyak kelompok tani mengeluh karena program alsintan justru tidak diberikan kepada petani langsung, melainkan dikelola pihak ketiga sehingga petani harus menyewa.
“Kita akan minta mitra Komisi IV DPR RI supaya mencabut izin para agen yang nakal dan mempersulit pupuk bersubsidi untuk petani,” tegasnya. “Keluhan selain pupuk, banyak kelompok tani yang mencurahkan keluhannya bahwa mereka mendapatkan program alsintan yang rata-rata bukan petani langsung. Malah terkadang petani menyewa broker,” tambah Rajiv.
(Red)
