Ribuan Ojol Demo di Istana, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional

oleh
oleh
Foto: Ilustrasi demonstrasi ojol.
banner 468x60

Jakarta, ebcmedia – Jakarta kembali akan diwarnai aksi massa. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7/2025), dalam aksi bertajuk ‘Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217’. Aksi ini akan membawa lima tuntutan besar kepada pemerintah, termasuk desakan pembentukan regulasi khusus transportasi online.

Pihak kepolisian pun telah menyiapkan langkah antisipasi guna menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengatakan bahwa pihaknya akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas secara situasional.

“Rekayasa situasional, mudah-mudahan bisa normal,” ujar Komarudin.

Ia menjelaskan bahwa Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi titik utama yang berpotensi terkena pengalihan arus.

“Namun sekira jumlahnya banyak maka akan kami rekayasa akses Jalan Merdeka Selatan,” imbuhnya.

Aksi kali ini diikuti oleh para pengemudi ojol dari berbagai daerah seperti Jambi, Cirebon, Kalimantan, dan Jawa Timur. Selama aksi berlangsung, para peserta akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk protes terhadap sistem dan kebijakan aplikator.

“Oh iya pasti (bakal matikan aplikasi) selama aksi,” ujar Yudha Al Janata, Kepala Divisi Humas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Sabtu (19/7).

Berikut adalah lima tuntutan utama yang mereka bawa dalam aksi:

1. Pemerintah segera menerbitkan UU atau PERPPU Transportasi Online.

2. Biaya aplikasi ditetapkan maksimal 10 persen.

3. Adanya regulasi tarif untuk layanan antar barang dan makanan.

4. Audit investigatif terhadap aplikator.

5. Penghapusan sistem aceng, slot, double order, hemat, hingga sistem member semua dikembalikan ke model driver reguler.

Aksi ini disebut sebagai kelanjutan dari gelombang protes yang telah lama disuarakan para pengemudi online atas kebijakan yang dianggap merugikan. Pemerintah diminta turun tangan langsung untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja sektor transportasi digital ini.

(Ra)

No More Posts Available.

No more pages to load.