Jakarta, ebcmedia.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan peran zakat dan wakaf dengan pajak, karena ketiganya sama-sama ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang disiarkan YouTube Bank Indonesia (BI) pada Rabu (13/8/2025), Sri Mulyani yang akrab disapa Ani, menekankan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral bagi mereka yang mampu.
“Pada dasarnya, mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini, tapi ini karena menteri keuangan,” ujarnya sambil berkelakar.
Menurutnya, hak orang lain dalam rezeki seseorang bisa disalurkan lewat zakat, wakaf, maupun pajak.
“Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” tegas Ani yang disambut riuh peserta acara.
Pajak dan Manfaat Nyata untuk Rakyat
Sri Mulyani mencontohkan, manfaat pajak dirasakan langsung oleh 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 18 juta keluarga penerima bantuan sembako, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendapat dukungan modal.
Ia juga menyinggung Sekolah Rakyat, program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan, 9 Agustus lalu, Sri Mulyani melihat langsung bagaimana anak-anak dari keluarga pemulung hingga pekerja harian mendapatkan fasilitas pendidikan, asrama, dan bimbingan keagamaan.
“Anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, serta bimbingan keagamaan. Itu adalah semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan membangun 200 Sekolah Rakyat hingga tahun 2026, dengan fasilitas makan tiga kali sehari dan dua kali kudapan bagi siswa. Selain itu, beasiswa LPDP juga terus disalurkan, sejalan dengan fokus Presiden Prabowo pada empat bidang pendidikan: science, technology, engineering, dan math.
Rp1.333 Triliun untuk Kelompok Bawah
Sri Mulyani menyebut, tahun ini pemerintah telah menggelontorkan Rp1.333 triliun anggaran yang langsung dinikmati masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
“Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan (2026) dan angkanya akan lebih besar sekali,” katanya, merujuk pada Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan dibacakan Presiden Prabowo pada 15 Agustus mendatang.
Menurutnya, Asta Cita Presiden Prabowo sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, yang menempatkan keadilan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Program perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah diharapkan mampu mempersempit kesenjangan dan memperkuat ekonomi rakyat kecil.
(Ra)
