Jakarta, ebcmedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memutuskan untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi seluruh anggotanya. Tidak hanya itu, sejumlah tunjangan lain yang selama ini melekat pada anggota dewan juga akan ikut dipangkas.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Selain tunjangan perumahan, tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi juga dikurangi. Meski demikian, Dasco memastikan publik tetap bisa mengetahui secara terbuka berapa gaji bersih atau take home pay anggota DPR usai kebijakan tersebut.
“Adapun sebagai bentuk transparansi, apa yang sudah dievaluasi terkait total penerimaan anggota DPR, termasuk komponen-komponen tunjangan dan hal-hal lain, akan kami lampirkan dan bagikan kepada awak media,” kata Dasco menambahkan.
Berdasarkan dokumen resmi yang dibagikan, berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR setelah pemangkasan:
– Gaji Pokok: Rp 4.200.000
– Tunjangan Suami/Istri: Rp 420.000
– Tunjangan Anak: Rp 168.000
– Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
– Tunjangan Beras: Rp 289.680
– Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000
Total gaji dan tunjangan melekat: Rp 16.777.680
Kemudian ditambah dengan tunjangan konstitusional, yakni:
– Komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
– Tunjangan kehormatan: Rp 7.187.000
– Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 4.830.000
– Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.461.000
– Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
– Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.461.000
Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000
Sehingga jumlah bruto yang diterima anggota DPR mencapai Rp 74.210.680. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) 15% dari tunjangan konstitusional senilai Rp 8.614.950, maka take home pay anggota dewan kini tersisa Rp 65.595.730 per bulan.
(Ra)
