Jakarta, ebcmedia.id – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak terkait proyek energi nasional. Sidang yang berlangsung pada Jumat, 12 September 2025 itu menghadirkan saksi dari perusahaan APEX untuk dimintai keterangan.
Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menggali peran dan keterlibatan perusahaan dalam aliran dana maupun kontrak proyek yang menjadi objek perkara. Saksi dari APEX disebut mengetahui sejumlah transaksi penting yang berkaitan dengan proyek energi tersebut.
Dalam persidangan, JPU menyoroti dokumen perjanjian serta laporan keuangan yang diduga berkaitan dengan aliran dana tidak wajar. Sementara pihak saksi menjelaskan posisi perusahaan hanya sebatas mitra bisnis dan menegaskan tidak mengetahui adanya praktik korupsi.
“Perusahaan kami hanya menjalankan kontrak sesuai perjanjian. Kami tidak pernah menerima atau menyalurkan dana di luar kesepakatan resmi,” ujar saksi di hadapan majelis hakim.
Sidang berjalan cukup tegang ketika tim kuasa hukum terdakwa mencoba membantah keterangan saksi dengan menunjukkan bukti tambahan. Hakim kemudian menengahi dengan menegaskan bahwa pemeriksaan saksi masih dalam tahap penggalian fakta.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan proyek strategis energi dan diduga merugikan negara sebesar Rp958,38 miliar.
Sebagai informasi dalam dakwaan sebelumnya disebutkan bahwa ketiga terdakwa menggunakan kontrak fiktif dan telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Petro Energy ke LPEI.
Kemudian, ketiganya turut diduga menggunakan aset dasar atau underlying dokumen pencairan berupa pesanan pembelian alias purchase order (PO) dan tagihan alias invoice yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mencairkan fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada Petro Energy.
(Dhii)
