Jakarta, ebcmedia.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Upaya ini dilakukan agar pelunasan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut merupakan respons atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek transportasi cepat tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo seusai menghadiri rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Prasetyo menjelaskan bahwa isu pembayaran utang proyek Whoosh tidak menjadi topik bahasan utama dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek ini mengingat manfaat besar yang telah dirasakan masyarakat.
“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah juga membuka peluang memperluas rute kereta cepat hingga ke wilayah timur Pulau Jawa.
“Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk menanggung beban utang proyek KCIC yang nilainya mencapai Rp116 triliun.
Danantara, sebagai superholding BUMN, saat ini disebut tengah mencari solusi pembiayaan alternatif untuk proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan pemerintah. Namun, Purbaya menolak wacana itu.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor.
Menurutnya, sejak pembentukan Danantara, seluruh dividen BUMN sudah menjadi bagian dari superholding tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, utang proyek Whoosh sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN yang terlibat.
(Red)
