Jakarta, ebcmedia.id – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dari perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Dalam acara yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (20/10/2025), Burhanuddin menyampaikan bahwa fokus utama lembaganya kini adalah menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menggerus perekonomian nasional serta menyentuh sektor-sektor vital bagi masyarakat.
“Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dan khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat,” ujar Burhanuddin.
Dalam kesempatan itu, Kejagung menyerahkan uang pengganti sebesar Rp13,255 triliun kepada negara. Namun, Burhanuddin menjelaskan bahwa nilai tersebut belum sepenuhnya menutupi total kerugian negara. Masih ada kekurangan sekitar Rp4,4 triliun yang belum disetorkan oleh tiga korporasi tersangka dalam kasus tersebut.
“Karena yang Rp 4,4 (triliun)-nya adalah diminta kepada Musim Mas dan Permata Hijau, mereka meminta penundaan dan kami karena situasi dan perekonomian kami bisa menunda tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya. Kelapa sawit, jadi kebun sawit ya perusahaannya ada menjadi tanggungan kami untuk yang Rp 4,4 triliunnya,” jelasnya.
Burhanuddin juga menyoroti langkah Kejagung dalam memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
“Kita telah melakukan penindakan atas korupsi garam, korupsi gula, kemudian baja yang menyangkut harkat hidup masyarakat, kami mengutamakan lebih dulu,” tambahnya.
Selanjutnya, Burhanuddin menegaskan bahwa pengembalian uang pengganti ini merupakan bagian dari upaya nyata Kejagung untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Bahwa keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan satu wujud upaya kejaksaan dalam mendekatkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
(Ra)
