Jakarta, ebcmedia.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik perubahan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (BPHU) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan semata inisiatif pemerintah Indonesia, melainkan permintaan langsung dari pemerintah Arab Saudi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Prabowo menjelaskan bahwa pihak Arab Saudi ingin berkoordinasi dengan pejabat setingkat menteri, bukan kepala badan.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang ‘kami urusan haji adalah menteri, jadi kita minta urusannya sama pejabat’. Oke, ini kepala badan, ndak, dia (Arab Saudi) mau menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” ujar Prabowo di hadapan jajaran menteri.
Selain menjelaskan alasan perubahan nomenklatur, Prabowo juga menyoroti hasil kerja kementerian baru tersebut, terutama dalam penurunan biaya haji. Ia menyebut efisiensi dan tata kelola yang bersih menjadi kunci utama keberhasilan itu.
“Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Saya minta terus, menteri haji dia tidak hadir karena sekarang sedang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa, dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” katanya.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung capaian dalam pemangkasan waktu tunggu ibadah haji. Dari semula 40 tahun, kini antrean calon jemaah dapat berkurang menjadi sekitar 26 tahun.
“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo membeberkan kabar menggembirakan terkait rencana pembangunan kampung jemaah haji Indonesia di Makkah. Ia menyebut Arab Saudi bersedia mengubah undang-undangnya agar Indonesia bisa memiliki lahan di kota suci tersebut—hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di Kota Makkah. Saya datangi berapa kali, saya lobi terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama, ini luar biasa,” ujar Prabowo dengan bangga.
Sebagai informasi, perubahan status lembaga tersebut membuat Mochamad Irfan Yusuf, yang sebelumnya menjabat Kepala BPHU, kini resmi menjadi Menteri Haji dan Umrah, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak ditunjuk sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
(Red)
