Jakarta, ebcmedia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan kenaikan tarif bus Transjakarta. Selama dua dekade terakhir, tarif layanan transportasi publik andalan warga ibu kota itu tetap di angka Rp 3.500 per penumpang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, kebijakan penyesuaian tarif ini dipertimbangkan karena beban subsidi yang semakin besar, terlebih setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan.
“Jakarta terus terang belum bisa beri subsidi untuk di luar 15 golongan di luar warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta kami tetap memberikan subsidi pembebasan, tetapi warga di Jakarta kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DBH-nya baru dipotong,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pramono menjelaskan, selama ini Pemprov DKI menanggung subsidi sekitar Rp 9.700 per penumpang agar tarif yang dibayar masyarakat tetap hanya Rp 3.500. Ia menilai skema tersebut sudah terlalu membebani keuangan daerah.
“Jadi kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah menyubsidi per tiket Rp 9.700. Kan terlalu berat kami terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongan ini kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” ungkapnya.
Meski belum membeberkan angka pasti, Pramono menyebut Pemprov DKI akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menetapkan tarif baru. Dari berbagai masukan yang diterima, ia mengatakan banyak warga mengusulkan agar tarif baru berada di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per penumpang.
“Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan di media saya itu Rp 5.000 hingga Rp 7.000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono.
Sebagai catatan, tarif Transjakarta terakhir kali naik pada 2005, dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.500. Sejak saat itu, tarif tersebut tidak pernah mengalami perubahan, meski biaya operasional dan kebutuhan subsidi terus meningkat.
Hingga kini, Pemprov DKI tetap memberikan layanan Transjakarta gratis bagi sejumlah kelompok masyarakat melalui dua skema, yakni Jakcard Combo dan TJ Card.
Melalui Jakcard Combo, subsidi diberikan kepada PNS dan pensiunan Pemprov DKI, tenaga kontrak, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), pekerja bergaji sesuai UMP melalui Bank DKI, penghuni rumah susun sederhana sewa, serta anggota Tim Penggerak PKK.
Sementara melalui TJ Card, fasilitas gratis diberikan kepada 15 golongan, antara lain lansia, penyandang disabilitas, veteran, penerima raskin, warga Kepulauan Seribu, marbut masjid, pendidik PAUD, petugas larva monitor, hingga anggota TNI/Polri.
(Red)
