Jakarta, ebcmedia – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin besar. Hal ini menyusul pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dalam keterangannya, Dasco menyebut kedatangannya ke kediaman Megawati merupakan bagian dari silaturahmi politik sekaligus menyampaikan pesan konfidensial dari Presiden Prabowo.
“Kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (5/6/2025). Ia menegaskan isi pesan tersebut bersifat rahasia, begitu pula pesan balasan dari Megawati untuk Prabowo.
Agung Baskoro menyebut bahwa peluang PDIP untuk berperan sebagai mitra strategis sudah terlihat sejak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI beberapa waktu lalu. PDIP diketahui memiliki posisi dominan di parlemen, termasuk menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI melalui kadernya, Utut Adianto.
“Sejak revisi UU TNI kemarin, potensi PDIP menjadi mitra strategis semakin kuat,” ujar Agung, dikutip dari Kompas.com.
Ia juga menilai bahwa status PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2024 menjadikan posisi tawarnya tinggi dalam peta politik nasional.
Terkait kemungkinan PDIP bergabung sepenuhnya dalam pemerintahan Prabowo, Agung menilai peluang itu ada, meskipun belum signifikan. Ia merujuk pada pernyataan Megawati dalam beberapa kesempatan yang menyebut kondisi partai sedang “babak belur”.
“Sebagaimana Ibu Mega sampaikan bahwa partainya sedang ‘babak belur’, tentu mendekat ke pemerintahan adalah pilihan yang rasional dan realistis demi memperbaiki peruntungan politik empat tahun ke depan,” jelas Agung.
Ia memperkirakan bahwa Kongres PDIP yang rencananya digelar tahun ini akan menjadi momen penentu arah politik partai.
“Kongres nanti kemungkinan besar akan menegaskan posisi PDIP sebagai mitra strategis (75 persen) dan mitra kritis (25 persen),” ujarnya.
Hingga kini, PDIP merupakan satu-satunya partai di DPR yang belum secara resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, pendukung pemerintahan Prabowo. Namun, sikap PDIP juga tidak sepenuhnya berseberangan. Sejumlah politisi PDIP menyatakan bahwa partainya tetap akan mendukung pembangunan bangsa meski berada di luar pemerintahan.
(Red)
