Jakarta, ebcmedia – Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai langkah maju dalam pembenahan sistem demokrasi di Indonesia. Ia menyebut keputusan ini sebagai terobosan penting yang memberi ruang bagi partai politik untuk memperkuat konsolidasi dan kaderisasi secara lebih optimal.
“Ini adalah satu terobosan yang membuka ruang konsolidasi bagi partai politik. Setelah energi dan dana terkuras di pemilu nasional, mereka masih punya jeda dua tahun untuk menyiapkan kader terbaiknya untuk pemilu di daerah,” ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (29/6/2025).
Menurut Rocky, selama ini pelaksanaan pemilu serentak sering kali membebani partai politik dalam hal sumber daya, baik tenaga maupun finansial. Dampaknya, kaderisasi menjadi tidak maksimal karena partai harus mempersiapkan calon legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan dalam waktu bersamaan.
Ia menambahkan bahwa jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara pemilu nasional dan daerah akan memberikan ruang bagi partai untuk melakukan regenerasi dan seleksi internal dengan lebih baik.
“Sering kali stok kader partai habis karena semuanya dikerahkan sekaligus. Tapi dengan adanya jeda, mereka bisa menghasilkan calon-calon yang lebih berkualitas,” tuturnya.
Meski demikian, Rocky juga mencatat adanya potensi konsekuensi dari pemisahan jadwal tersebut, seperti kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Namun, menurutnya hal itu masih bisa dibahas secara terbuka dalam konteks transisi sistem pemilu.
“Memang, akan ada konsekuensi seperti masa jabatan DPRD yang harus diperpanjang. Tapi itu bagian dari transisi yang bisa dibahas secara terbuka,” katanya.
Lebih jauh, Rocky mendorong agar partai politik menggunakan momentum ini untuk memperkuat sistem kaderisasi secara serius. Ia menyarankan agar partai mulai membangun sekolah politik dengan kurikulum yang jelas dan terarah, tidak hanya mengejar popularitas tetapi juga kualitas calon pemimpin.
“Yang penting sekarang partai politik bisa bernapas dan mulai membangun infrastruktur politik yang lebih sehat. Sekolah-sekolah politik harus diperkuat, kurikulumnya diperbaiki, agar proses kaderisasi berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Rocky juga berharap pemisahan jadwal pemilu ini dapat membantu menekan praktik politik uang (money politics) karena partai memiliki waktu yang lebih panjang untuk memilih kader berdasarkan kualitas.
“Dalam jangka panjang, ini juga bisa menekan praktik politik uang, karena partai punya waktu menyeleksi berdasarkan kualitas, bukan semata popularitas,” pungkasnya.
(Dhii)
