Jakarta, ebcmedia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Ginting (TOP), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita uang tunai senilai Rp 2,8 miliar serta dua pucuk senjata api lengkap dengan amunisinya.
“Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar Rp 2,8 miliar dan juga mengamankan dua senjata api, yang tentu nantinya akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Menurut Budi, senjata api yang ditemukan terdiri atas satu pistol jenis Baretta dengan tujuh butir peluru dan satu senapan angin beserta dua pak peluru jenis air gun. Kepemilikan senjata tersebut akan ditelusuri lebih lanjut bersama aparat kepolisian.
“Untuk jenisnya, yang pertama adalah pistol Baretta dengan amunisi tujuh butir, dan yang kedua senapan angin dengan dua pak amunisi air gun,” jelasnya.
Selain senjata, tim penyidik juga menyita uang tunai dalam pecahan besar.
“Ditemukan uang cash sejumlah 28 pak dengan nilai total Rp 2,8 miliar,” tambah Budi.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengusut dugaan pengaturan proyek oleh pejabat Dinas PUPR Sumut. Topan Ginting diduga terlibat dalam mengatur pemenang lelang dari kalangan perusahaan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Tim saat ini masih melakukan rangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa titik wilayah Sumatera Utara,” kata Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka:
• Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
• Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut
• Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
• M Akhirun Pilang (KIR), Direktur Utama PT DNG
• M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN
Kelima tersangka diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek infrastruktur di Mandailing Natal.
(Red)
