Jakarta, ebcmedia – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, angkat suara usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Vonis tersebut terkait upaya pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk tersangka buron Harun Masiku.
Djarot menilai putusan terhadap Hasto terasa ganjil karena menurutnya, tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Hasto secara langsung dengan aliran dana suap tersebut.
“Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku itu. Jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktek dari politisasi hukum,” ujar Djarot saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Ia menekankan bahwa aroma politis sangat kental dalam proses hukum yang dijalani Hasto. Ia bahkan menyebut Sekjen PDIP itu sebagai tahanan politik.
“Ini persoalan politik, dan Pak Sekjen itu adalah menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-carilah kesalahannya,” tambahnya.
Meski demikian, Djarot tetap menghormati putusan pengadilan. Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini, posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP belum berubah.
“Kalau posisi Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan,” tegasnya.
Pernyataan Djarot menambah sorotan publik terhadap ketidakhadiran Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buron dalam kasus suap PAW anggota DPR tersebut.
(Ra)
