Jakarta,ebcmedia-Penjabat Gubenur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., didaulat sebagai keynote speaker di Seminar Nasional bertema: “Menuju Papua Maju” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Selasa (18/10/2023)
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, atas nama Pemerintah Papua Selatan dan masyarakat Papua, dia mengucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait poin-poin penting yang harus dilakukan di Papua ke depan.
Apolo menyampaikan, Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang saat ini sedang diberlakukan otonomi khusus. Di dalamnya berisi program Resolusi Konflik secara Rekonsialiasi untuk Papua serta program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan untuk Papua.
“Melalui Seminar Nasional yang diselenggarakan Kemenko PMK dengan tema “Menuju Papua Maju” kita dapat mengeksplor hal-hal spesifik tentang Papua, sehingga kita dapat menemukan pola tepat bagaimana untuk membangun Papua secara lebih bermartabat, dan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam mengejar ketertinggalan dari sisi pembangunan dengan provinsi lain di Indonesia,” tutur Apolo.
Menurutnya, sejauh ini yang telah dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tepat. Karena Papua baru mulai membangun di tahun 1970, sehingga ada gap pembangunan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat membantu sektor distribusi barang, orang, dan jasa untuk meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua.
Ia mengutarakan, jika bicara roda perekonomian, banyak faktor yang mempengaruhi. Minimal tiga titik yang perlu diperhatikan. Pertama, titik produksi. Kedua, titik distribusi. Ketiga, titik pasar. Titik produksi, misalnya, di sektor pertanian diperlukan lahan, bibit, pupuk, alat mesin dan teknologi pertanian. Diperlukan juga sumber daya manusia (SDM) terlatih.
Di sektor distribusi, lanjut Apolo, perlu pembangunan infrastruktur dan transportasi antarmoda, dan membutuhkan pasar untuk pemasaran hasil produksi. Jika produksinya tinggi, tapi distribusinya tidak ada, maka pasar akan mati. Jika pasar mati, maka produksinya juga akan mati.
“Sebaliknya, pasar ada kemudian distribusi dan teknologinya bagus, tapi jika produksinya tidak ada, maka akan mati juga. Jadi, semuanya saling berkaitan,” jelasnya.
Jadi, Apolo menekankan, yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo sudah tepat, membangun secara masif dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur di periode pertama, dan di periode kedua memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia.
“Karena itu, apa yang dilakukan Kemenko PMK sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan,” imbuhnya.
Menyoal penyelesaian konflik di Papua, dijelaskan Apolo, sudah ada Keppres Nomor 17 Tahun 2022 untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu secara non yudisial. Di beberapa tempat yang pernah terjadi pelanggaran HAM sudah diselesaikan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.
Ia menguraikan, sebuah kasus tergolong pelanggaran HAM atau tidak, yang menentukan adalah Komnas HAM. Dalam 13 kasus pelanggaran HAM di seluruh Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, sudah dicover oleh Keppres Nomor 17 Tahun 2022, dan tim yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam.
“Secara de facto kita ketahui bersama, memang ada hambatan atau resistensi terhadap pembangunan, yaitu adanya konflik-konflik yang terjadi di tanah Papua. Dari konflik-konflik itu bisa kita selesaikan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang kita usulkan adalah pendekatan kemanusiaan sesuai dengan koor-nya Kemenko PMK, dengan konsep Ketahanan Sosial Budaya.
Di tempat yang sama, Deputi Koordinator Bidang Revolusi Mental, Kemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Dr. Didik Suhardi mengatakan, Kemenko PMK yang fokus pada pembangunan manusia dan kebudayaan, akan mengkaji dan menganalisis yang pertama kali adalah sejauh mana SDM kita di Papua. Kemudian melihat permasalah-permasalahan yang terjadi di Papua. Dari permasalahan tersebut, Kemenko PMK akan zoom lebih detail, dan akan dicarikan jalan keluarnya. Termasuk di dalamnya mengenai masalah kemiskinan, sosial, kesehatan, dan pendidikan.
“Kami melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua perlu ditingkatkan. Sehingga kami harapkan, pembangunan di Papua bukan hanya di bidang infrastruktur, namun dikuti pembangunan SDM,” kata Didik. (Robby/Syarif)
