Jakarta, ebcmedia – Direktur Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto menegaskan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan menghentikan program food estate atau lumbung pangan yang ada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Heru, program food estate terlalu besar cakupannya dan tidak sesuai dengan program Ganjar-Mahfud yang lebih memilih untuk mengintegrasikan petani-petani kecil.
“Jadi, kalau food estate jelas kita kritisi, kita tidak ingin melanjutkan food estate. Estate itu kan besar gitu kan, kompleks, pangan yang besar. Nah, kalau Mas Ganjar itu kan coba mengintegrasikan petani-petani kecil, yang lahan pertaniannya kecil,” ujar Heru di Media Center TPN Ganjar-Mahfud pada Selasa (23/1/2024).
Food estate dinilai terlalu luas. Untuk itu Ganjar-Mahfud lebih memilih untuk mengintegrasikan lahan-lahan kecil bersama petani-petani kecil agar bisa mencapai skala yang cukup untuk melakukan korporatisasi, mekanisasi pertanian, intensifikasi pertanian, yang kemudian akan dikaitkan dengan ekosistem pangan yang ada di daerah tersebut. sehingga menurut Heru, pengembangannya bukan hanya di pertanian tetapi juga meliputi peternakan.
“Makanya bukan food estate, food estate itu kan, estate, besar, tapi konsepnya sama tapi lebih kecil dan kecil-kecil,” lanjut Heru.
Ganjar-Mahfud lebih memilih membuat sebuah program dengan nama Ekosistem Pangan Terpadu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing yang di mana program tersebut diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha di bidang pertanian
“Dikembangkan ekosistem pangan di sana termasuk peternakannya, sehingga para petani ini bisa naik kelas dari petani menjadi pengusaha tani,” paparnya.
“Kemudian yangg muda-musa bangga menjadi petani. Yang lebih senior nanti bisa ikut terlibat di dalam ekosistem tersebut, misalnya lewat peternakan,” tandasnya.
Dilansir dari Website Sekretariat Presiden, food estate adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan.
Jokowi mengungkapkan, food estate ini merupakan sebuah kolaborasi dari sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.
Program lumbung pangan ini berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.
Sebagai catatan, pengembangan food estate diawali dari Provinai Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. (Dian)
