Jakarta, ebcmedia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyatakan, bahwa pemerintah akan memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi pekerja sektor informal, termasuk pedagang kecil dan pekerja harian.
“Yang informal juga harus dapat keadilan. Tukang bakso, tukang sayur, semua wong cilik harus bisa punya rumah,” kata Maruarar atau akrab disapa Ara, di Wisma Mandiri, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Ara menyatakan, bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memperluas manfaat rumah subsidi tak hanya bagi pegawai tetap, tetapi juga bagi masyarakat yang tidak bergaji tetap.
“Kita tidak hanya kerjakan yang mudah. Kalau sulit tapi harus dikerjakan, ya kita kerjakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), telah mengalokasikan ribuan unit rumah subsidi untuk berbagai kalangan, antara lain:
1. 20.000 unit untuk guru, akad massal dilaksanakan pada (25/3/2025) di beberapa tempat;
2. 14.500 unit untuk anggota Polri;
3. 5.760 unit untuk TNI, groundbreaking atau acara peresmian dilakukan pada (9/3/2025);
4. 30.000 unit untuk tenaga kesehatan, akad direncanakan pada (28/4/2025);
5. 20.000 unit untuk tenaga migran, akad dijadwalkan pada (8/5/2025);
6. 2.000–3.000 unit untuk pegawai di Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, BPS, Pariwisata, dan BKKBN.
Sementara itu, untuk kalangan pekerja informal, pemerintah juga menyiapkan:
1. 20.000 unit untuk nelayan, petani, dan buruh;
2. 2.000 unit untuk driver transportasi online;
3. 1.000 unit untuk asisten rumah tangga (ART);
4. 1.000 unit untuk wartawan (kerja sama dengan Kemkomdigi dan Bank BTN).
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah, untuk memastikan akses perumahan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Red)
