Jakarta, ebcmedia.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tengah menjadi sorotan publik setelah diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp 356 juta untuk pembangunan dua gapura yang berlokasi di Kecamatan Majasari. Dua proyek tersebut diketahui mengarah ke kawasan tempat tinggal pejabat tinggi Pemkab Pandeglang.
Gapura pertama dibangun di Kampung Petir, Kelurahan Sukaratu, menuju kediaman Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi. Proyek ini menelan biaya sebesar Rp 181 juta dan dikerjakan oleh CV Putra Karyabuana. Jarak antara rumah Wakil Bupati dan lokasi gapura diketahui sekitar 500 meter.
Sementara itu, satu gapura lainnya dibangun menuju kawasan rumah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang yang juga menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Asep Rahmat. Gapura tersebut berlokasi di Kompleks Maja Indah dengan nilai proyek mencapai Rp 175 juta.
Seluruh anggaran pembangunan gapura bersumber dari APBD Pandeglang tahun berjalan. Proyek ini sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah foto-foto pembangunan gapura tersebut beredar dan menuai kritik dari warganet.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Pandeglang Asep Rahmat menegaskan bahwa pembangunan gapura bukanlah proyek khusus menuju rumah pejabat, melainkan bagian dari penataan kawasan strategis.
“Gapura ini tujuannya untuk estetika dan keindahan lingkungan di kawasan strategis, bukan kawasan kumuh,” ujar Asep, Sabtu (4/10/2025).
Asep juga menepis anggapan bahwa proyek tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Pemkab. Ia menyebut, pembangunan serupa telah beberapa kali dilakukan di wilayah lain.
“Kita membangun bukan hanya dua. Tahun sebelumnya juga ada, seperti di Samaboa, ke TPA Bangkonol, dan di Bangangah. Jadi bukan hal yang baru pembangunan ini,” jelasnya.
Meski demikian, Asep mengakui bahwa kondisi fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, pihaknya tetap menjadikan pembangunan jalan sebagai prioritas utama sambil menunggu dukungan dana dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Tetap tidak meninggalkan pembangunan jalan, (jalan) jadi prioritas. Kita terus berkoordinasi agar dapat bantuan dari pusat dan provinsi,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra, Erin Fabian Ansori, menyayangkan penggunaan anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia menilai, dana tersebut seharusnya lebih diprioritaskan untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang masih banyak membutuhkan perbaikan.
“Seharusnya Dinas PU lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat Pandeglang. Hari ini kebutuhannya adalah jalan dan jembatan,” kata Erin.
“Saya kira anggaran sebesar itu cukup untuk membangun beberapa meter jalan atau jembatan kecil. Sebab, sampai sekarang masih ada jembatan yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Erin juga mengingatkan agar Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, tidak meniru langkah serupa. Ia berharap kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada kepentingan masyarakat luas.
“Saya berharap Bu Dewi sebagai bupati tidak ikut-ikutan bikin gapura menuju rumahnya. Bupati pasti lebih memprioritaskan masyarakat dibanding dirinya, karena hakikat memimpin itu melayani,” ujarnya.
(Ra)
