Jakarta, ebcmedia -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Program Kerja Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 148.856.665.577.000 atau naik 34,03% dari Pagu TA 2023. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB setuju, karena untuk menghadapi tiga agenda besar 2024 di Indonesia.
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menuturkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pada 15 Februari 2023. Surat permintaan anggaran Program Kerja Polri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 148.856.665.577.000.
Gatot mengatakan, besaran nominal Program Kerja Polri TA 2024 lebih besar Rp 37.793.563.999.000 triliun atau 34,03 persen dibandingkan TA 2023.
“Rinciannnya, untuk belanja pegawai Rp 60.981.696.763.000, belanja barang Rp 41.905.849.337.000, dan belanja modal Rp 45.969.119.477.000,” kata Gatot saat Rapat Dengar Pendapat Polri dengan Komisi III DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran ( RKA) K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L 2024, baru-baru ini.
Gatot menjelaskan, Polri merupakan bagian penyelenggara dari pemerintah di bidang keamanan dengan mandat memelihara pokok keamanan dan mendukung masyarakat (Kamtibmas), melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
“Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri, maka perlu menyusun anggaran yang mengacu pada rencana kerja dan anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah,” terangnya.
Mengacu pada rencana kerja tersebut, Polri mengajukan pembahasan rencana anggaran Program Kerja Polri Tahun Anggaran 2024 yang tercermin, pertama, Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Kedua, Permenkeu No. 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Ketiga, Peraturan Dirjen Anggaran No. PER-6/AG/2021 tentang Juknis Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Keempat, Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian /Lembaga dab Dana Alokasi Khusus TA.2024.
Kelima, Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Nomor:S-145/AG/2023 tanggal 27 Mei 2023 perihal Tanggapan Usulan Peralihan Pemanfaatan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024.
Gatot menyebutkan, untuk pagu alokasi anggaran Polri TA2023 Rp 112.744.968.802.00. Dari pagu TA tersebut, hingga 17 Mei 2023 sudah terealisasi sebesar Rp 40.863.616.331.195 atau 36,24%. Realisasi anggaran untuk Program Profesionalisme SDM Polri, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri, Program Harkamtibmas, dan Program Dukungan Manajemen.
Anggota Komisi III DPR, Heru Widodo menyatakan kesetujuan penambahan anggaran Polri untuk TA 2024. Dia berpandangan, bangsa Indonesia akan fokus pada tiga agenda besar di 2024. Pertama, agenda Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024-2029 yang dilaksanakan secara bersamaan. Kedua, agenda Pemilihan Kepala Daerah, tentunya dilaksanakan secara marathon. Ketiga, rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
“Agenda besar ke tiga tahun 2024 tentu menjadi konsentrasi Polri untuk melakukan pengawalan dan pengamanan di Indonesia,” kata Heru.
Menurutnya, untuk menjaga dan mengamankan Pileg dan Pilpres 2024 harus menyiapkan sumber daya yang lebih baik. Karena Polri memiliki peran sentral atas keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Pilkada waktunya tidak jauh waktunya dengan Pileg dan Pilres 2024, maka harus dipersiapakan dengan baik. Paling utama adalah persiapan personil Polri di lapangan. Jangan sampai personel ditambahkan, namun vitamin mereka di lapangan dilupakan,” ujarnya.
Heru menjamin Fraksi PKB akan mendukung kebutuhan Polri untuk pelaksanaan agenda demokrasi 2024 di Indonesia.
“PKB tidak meragukan mendukung aggaran untuk Polri, baik dari pagu indikatif sampai nanti definitif. Polri perlu diperkuat. Kita tidak ingin pesta demokrasi 2024 ada pemangkasan dan penurunan anggaran untuk menjaga keamanan negara,” dia menegaskan. (Syarif)
