Jakarta,ebcmedia-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memimpin Rapat Kerja dengan empat menteri koordinator (Menko) di Gedung DPR RI, Jumat (9/6/2023). Abdullah membuka kembali lembaran catatan Delapan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.
Hadir dalam rapat tersebut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Rapat membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan Rencana Kerja K/L TA 2024.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengutarakan, tahun depan banyak peristiwa penting yang akan segera dilalui rakyat Indonesia. Tahun depan, telah sepuluh tahun Presiden Joko Widodo memimpin jalannya pemerintahan. Tahun depan pula estafet kepemimpinan nasional akan beralih dan berlanjut oleh pemerintahan berikutnya dari hasil Pemilu 2024.
“Tahun depan pula DPR akan dijabat oleh para anggota yang terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, dan rakyat Indonesia menjadi bagian dari peristiwa bersejarah tersebut,” kata Abdullah.
Ia mengatakan, Banggar DPR memberikan legacy di tahun terakhir pemerintahan ini melalui berbagai program konsolidatif di bawah kementerian koordinator. Agenda konsolidasi program-program di bawah Kemenko ini sangat penting dan strategis. Upaya ini sebagai jalan untuk memastikan berbagai progam berjalan dengan baik, mengingat sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif, bahkan bakal menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Abdullah menyampaikan, Badan Anggaran DPR RI mencatat delapan arah kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Pertama, pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Agenda ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian.
“Penting memikirkan konvergensi, kebijakan antara K/L terirama dengan baik dan mencapai target,” kata Abdullah.
Arah kebijakan kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Abdullah mengungkap, sudah 20 tahun pemerintah mengafirmasi kebijakan pendidikan sebesar 20% dari APBN. Tiap tahun belanja pendidikan meningkat, namun angkatan kerja masih 54% lulusan SMP ke bawah.
Angka harapan hidup rakyat Indonesia memang meningkat, tapi sangat melandai. Indonesia menempati peringkat 115 dunia dengan skor 71,85. Sementara sepuluh negara tertinggi harapan hidupnya seperti Jepang, Singapura, dan negara-negara Skandinavia, memiliki skor di atas 80.
“Hal ini menjadi tantangan serius. Padahal Indonesia mengafirmasi anggaran kesehatan 5% dari APBN di luar gaji,” tukasnya.
Agenda kebijakan ketiga, terus melakukan repitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Program ini sangat penting mengingat dalam satu dekade ini terus mengalami deindustrialisasi.
“Kita harus cegah Indonesia mengalami deindustrialisasi lebih dini. Oleh karena itu, agenda “mengawinkan” riset-riset terapan oleh berbagai tenaga akademis yang handal dengan industri sangatlah penting. Langkah ini untuk membuat inovasi berbagai produk industri, khususnya yang menopang potensi ekonomi Indonesia, seperti sektor maritim, energi, tambang, dan pertanian,” tuturnya.
Agenda keempat, Abdullah melanjutkan, yakni penguatan daya saing usaha, khususnya di level pelaku UMKM. Kontribusi ekspor non migas dari UMKM tahun lalu masih di kisaran 15%. Padahal, tetangga Indonesia, seperti Thailand sudah mencapai 29%. Singapura bahkan sudah 41%. Lebih tinggi lagi Tiongkok, mencapai 60%.
Abdullah menekankan, oleh sebab itu, peran konsolidasi Kemenko PMK dan Perekonomian sangat penting peran K/L di bawahnya koordinasi lebih sinergis lagi.
Agenda kelima adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Hal ini menjadi fokus Indonesia bukan hanya terkait dengan Paris Agreement yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Lebih dari itu, sambung Abdullah, Indonesia perlu melakukan transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan. Upaya ini sebagai jalan dari jebakan emisi fosil yang membuat APBN berdarah-darah ketika harga minyak dunia melambung. Ekosistem mobil dan motor listrik harus nyata progresnya pada tahun-tahun akan datang.
Agenda keenam, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Harus fokus lebih membangun infrastruktur pada penurunan incremental capital output ratio (ICOR) di bawah 6%. Karena negara tetangga Indonesia rata-rata sudah di bawah 5%.
“Situasi ini bisa membuat situasi iklim kita berbiaya mahal. Dampaknya produk-produk kita tidak bisa bersaing di pasar global,” Abdullah berpandangan.
Agenda ketujuh, masih disampaikan Abdullah, mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telah menjadi mandat undang-undang. Presiden Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai legacy Beliau. IKN juga wujud komitmen pemerintah meletakkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris bukan Jawa sentris.
Menurut Abdullah, IKN akan mengurangi beban Jakarta. Karena itu, Menko Marves dan Menko Perekonomian memiliki peran penting atas suksesnya pembangunan IKN.
Agenda kedelapan, yakni memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung tertib dan demokratis. Pemilu 2024 bisa menjadi momentum pemerintah untuk membalikan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di bawah Presiden Jokowi periode kedua menurun.
Abdullah juga menyampaikan persepsinya tentang penegasan cawe-cawe pada Pilpres 2024 oleh Presiden Jokowi, sebenarnya keinginan Beliau memastikan tidak terjadi disintegrasi yang tajam, sehingga rentan mengkoyak persatuan Indonesia.
Dalam permasalahan ini, Abdullah mengatakan, Menko Polhukam memegang peran penting atas pelaksanaan Pemilu 2024 nanti. (Syarif)
