Namun, sambungnya, adakalanya kebijakan itu justru dinilai sangat membebani masyarakat. Jimmy mencontohkan, belum lama ini ada kebijakan menaikkan harga minyak goreng. Sementara minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sehari-hari dipergunakan untuk memasak oleh masyarakat.
“Ternyata, ada penilaian kebijakan menaikkan harga minyak itu atas usulan partai utama pengusung Jokowi sebagai presiden. Dalam hal ini PDI Perjuangan,” tukas bakal calon legislatif DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 9 dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat.
Padahal, sergah Jimmy, di kalangan internal PDI Perjuangan sendiri merasa kurang sreg munculnya kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut.
Yang perlu dipahami rakyat, terang Jimmy, semua kebijakan tidak berdasarkan inisiatif menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Di kabinet juga ada menteri-menteri dari partai-partai koalisi lainnya.
Ia menukil perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menekankan semua kader partainya harus membuat kebijakan untuk wong cilik.
Karena itu, semua kader partai PDI Perjuangan, termasuk sayap partainya, harus sering turun ke lapangan untuk mengetahui berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya rakyat kecil.
“Begitupun yang dilakukan rekan-rekan di Repdem, mereka menjalankan tugas-tugas partai. Tentunya sesuai dengan batasan kewenangan dan segmentasi tugas Repdem yang lebih ke bidang advokasi kepada masyarakat, bila mengalami persoalan,” pungkasnya.
Kalaupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi atau menteri dari kader PDI Perjuangan dinilai akan membebani rakyat, disampaikan Jimmy, akan diberikan pula solusi untuk meminimalisir dampak dari kebijakan tersebut. (Tim)
