Jakarta, ebcmedia – Ketua MPR RI minta pemerintah segera merespons dan menindaklanjuti kasus bunuh diri seorang warga diduga karena diteror dan dikejar-kejar tagihan tidak wajar dari penyedia pinjaman online (pinjol).
“Tindakan yang harus dilakukan dengan melakukan investigasi terhadap aplikasi pinjol yang diduga bermasalah tersebut guna menelaah apakah hal hingga prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI),” ujar Bamsoet dalam siaran persnya, Jumat (22/9/2023).
Pihaknya, sambungnya, juga minta OJK bersama AFPI untuk turut menindaklanjuti kasus tersebut guna memastikan kemungkinan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan tidak menjalankan proses bisnis sesuai code of conduct.
“Di samping untuk menindak tegas melalui proses hukum jika terbukti adanya pelanggaran penagihan pinjaman kepada penggunanya,” terang Bamsoet.
Politisi Partai Golkar itu juga minta pemerintah dan OJK untuk tetap mengawasi seluruh pinjol yang telah terdaftar atau mengantongi izin dari OJK, sekaligus tetap mencermati pengenaan bunga dan biaya lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh AFPI yaitu sebesar maksimal 0,4 persen per hari dan ditujukan untuk pinjaman jangka pendek.
“OJK kita minta juga untuk mengingatkan masyarakat atau konsumen, utamanya yang ingin menggunakan layanan pinjol untuk terlebih dahulu memahami syarat dan ketentuannya, dalam hal ini termasuk dengan bunga, denda dan perincian biaya yang dikenakan,” tukasnya.
Mantan Ketua DPR RI itu juga meminta komitmen AFPI dan kepolisian untuk dapat menjamin prinsip transparansi, profesional dan akuntabel dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pada kasus ini.
“Kita minta masyarakat untuk bijak dalam menggunakan layanan pinjol yakni menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar. Mengingat, saat ini banyaknya bermunculan sejumlah dampak negatif dari penggunaan layanan pinjol jika tidak bijak menggunakannya,” cetusnya. (Wan)
