Kendari,ebcmedia-Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara berlangsung meriah di Hotel Kubah 9 Andonohu Kota Kendari, Provinsi Sultra, Sabtu (25/11/2023).
Rapimprov Kadin Sultra dihadiri oleh Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekda Prov Sultra Asrun Lio, PJ.Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, Pelaksana Harian Ketua Umum Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanapi, Kapolda Sultra Irjenpol Teguh Pristiwanto, Danlanal Kendari Letkol Laut Abdul Kadir Mulku Zahari, Danlanud Haluoleo Kolonel PNB Antonius Adi Nur Wahyono, Kejati Sultra DR Patris YusrianJaya, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Kombes Pol. Muhamad Santoso.
Rapimprov Kadin Sultra dilaksanakan guna merencanakan langkah-langkah strategis dan melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan untuk memajukan perekonomian Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang dalam sambutannya menyampaikan, momentum hilirisasi nikel telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun belum signifikan terhadap sektor olahannya. Hal itu tentu memerlukan pemikiran bersama.
“Demikian pula sektor aspal Buton yang kita miliki belum memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Di sisi lain kebutuhan aspal dalam negeri untuk pembangunan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota dapat mencapai 12 juta ton per tahun dengan dukungan kebijakan yang cukup memadai,” kata Anton Timbang.
Anton berharap, dalam Rapimprov Kadin Sultra 2023 ini dapat dilakukan evaluasi dan merumuskan berbagai agenda kegiatan untuk mengembangkan dunia usaha, masukan yang konstruktif, solutif dan terukur, sehingga akan sangat memudahkan dalam menjalankan agenda kerja sama.
“Kita berharap agenda politik di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman, sehingga kegiatan investasi dan dunia usaha tetap kondusif,” harapnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekda Prov Sultra Asrun Lio sekaligus membuka Rapimprov Kadin Sultra 2023 mengatakan, “Pemerintah sangat mengapresiasi kinerja Kadin Sultra, karena selama dipimpin oleh Anton Timbang pasca dilantiknya pada periode 2021-2026, mampu menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan perekonomian Sultra, di mana mana Kadin selalu terdepan.”
Ada dua isu ekonomi yang diekspose Ketua Umum Kadin Sultra pada Rapimprov Kadin Sultra. Pertama, telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra di mana tahun 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42%, tetapi di tahun 2022 trennya menurun menjadi 23%, meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh. Sementara di sektor pertambangan nikel mulai bangkit di tahun 2010 dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20%, sektor industri pengolahan mencapai 5-8 %, data BPS menunjukkan produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton feronikel.
“Produksi industri aspal kita tercatat 91 ribu ton sedangkan deposit aspal mencapai 660 juta ton. Di sisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun, sementara 45-50% dipenuhi inpor dari luar,” terang Anton Timbang.
Patut disyukuri karena dalam E-Catalog Sultra telah masuk menjadi program prioritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Isu kedua adalah tentang sektor pertanian, khususnya komoditi beras dan perikanan. Hal ini perlu dicermati karena sebagai kebutuhan pokok selalu memicu inflasi di Sultra, meskipun Pemprov telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 3,46% di Juni menjadi 3,14% dan Oktober 2023, namun komoditas beras menjadi kontributor terbesar di September, yaitu 0,36% month to month.
Beras mengalami tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023.
Permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras dari 17 kabupaten dan kota, hanya 5 kabupaten yang surflus, yaitu Konawe, Konsel, Kolaka, Koltim, dan Bombana. Sementara 12 kabupaten dan kota masih kekurangan, di mana tingkat konsumsi lebih tinggi daripada produksinya.
Untuk komoditi perikanan lebih kepada sistem logistik (penyimpanan) yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada saat gelombang besar.
Kadin Sultra berharap bisa melakukan kerja sama untuk pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal. Bahkan sebagian tidak dimanfaatkan, misalnya PPI Pasar Wajo di Kabupaten Buton. (Herkis)
