Jakarta, ebcmedia – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (17/1/2024) malam, mengusulkan para pejabat yang tidak jujur melaporkan hartanya di LHKPN harus dijatuhi sanksi.
“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur,” ujar Prabowo.
Dalam pemaparannya, Prabowo mengatakan korupsi adalah sebuah kejahatan sistemik yang di mana untuk menanggulanginya perlu kebijakan yang juga menyeluruh, termasuk di antaranya memberikan efek jera atau sanksi kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Ia menilai sanksi merupakan sebuah kebijakan yang realistis untuk menekan praktik korupsi. Menurutnya, karena kurangnya transparansi menjadi celah korupsi sangat gampang terjadi di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Prabowo mendukung sepenuhnya tindakan yang telah dilakukan oleh lembaga antirasuah itu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang merajalela.
“Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total,” tandas Prabowo.
Menteri Pertahanan itu juga melanjutkan bahwa pendekatan yang telah dilakukan KPK selama ini sudah benar, mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus terus ditingkatkan.
Namun begitu, Prabowo juga akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme dalam memberantas praktik korupsi. (Dian)
