Atas hasil pemeriksaan tersebut, masih disampaikan Isma, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset sebesar Rp 577,69 miliar.
IHPS ke-II tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan atas dua prioritas nasional. Yakni, penguatan infrastruktur dan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan empat BUMN.
Isma mengutarakan, hasil pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menunjukkan permasalahan, antara lain manajemen aset konsesi jalan tol masih belum memadai. Di antaranya tanah seluas 87,9 juta meter persegi pada tiga ruas jalan tol belum bersertifikat.
“Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan. Inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut,” sarannya.
Terkait pemeriksaan penguatan stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik, terdapat permasalahan. Antara lain penetapan aksi pencegahan korupsi belum sepenuhnya didukung dengan data, karakteristik risiko korupsi, serta belum mengacu pada hasil atau kajian akademis.
Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk memerintahkan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi menyusun dan menetapkan pedoman dan prosedur operasional baku terkait dengan penyusunan aksi pencegahan korupsi yang didukung oleh kajian , analisis risiko, serta hubungan atau pentingnya aksi pencegahan korupsi yang diusulkan dalam mengatasi risiko korupsi. (Syarif)
