Jakarta, ebcmedia – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengadakan sosialisasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinonal (RPJMN) Teknokratik 2025-2029.
Acara tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarta, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, hingga para petinggi partai politik yang diselenggarakan di Ruang Rapat DH 1-5, Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (9/10/2023).
Dalam paparannya, Suharso mengungkapkan pentingnya RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 kepada para perwakilan parpol. Menurutnya, partai politik memiliki peranan penting dalam RPJPN dan RPJMN. Karena, Suharso mengatakan partai politik lah yang berperan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden serta struktur pemerintahan lainnya seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif.
“Ini yang dilakukan Bappenas kerja sama dengan KPU dan saya juga diberi tugas yang menurut saya luar biasa lumayan berat. Partai politik, sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua KPU, konstitusi kit aitu luar biasa strategisnya. Partai politik lah yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, yang bisa membuat terbentuknya legislative, eksekutif, yudikatif, dan Lembaga lainnya,” ujar Suharso.
Dia mengatakan, menurut UUD negara tanpa partai politik bak negara yang tidak memiliki kekuatan. Ia mengingatkan betapa pentingnya seluruh kader partai untuk memegang teguh norma, keyakinan, dan idealisme yang diperjuangkan dalam membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Dalam kesempatan sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam mengungkapkan pertemuan dalam sosialisasi kepada partai politik menjadi sesuatu yang strategis. Terlebih, partai politik merupakan sesuatu yang strategik dalam jangka Panjang ketatanegaraan.
“Pertemuan seperti ini menjadi sesuatu yang strategis dan peserta utamanya adalah partai politik. Partai politik sangat strategi dalam politik demokrasi kita, terutama dalam hal jangka Panjang ketatatnegaraan yang dilakukan melalui pemilihan,” ujar Hasyim.
Dengan sosialisasi RPJN dan RPJMN ini, Hasyim berharap dapat sejalan dengan program partai politik serta para calon presiden dan wakil presiden yang selanjutnya memimpin.
“Oleh karena itu, kami berharap kesempatan yang strategis ini kita mnafaatkan semaksimal mungkin sehingga calon-calon ketika mengungkapkan visi, misi, program kerja harusnya sesuai dengan partai politik sebagai peserta pemilu,” lanjutnya.
Begitu juga dengan calon presiden dan wakil presiden, dalam pencalonannya partai politik lah yang memiliki kewenangan menurut konstitusi. Sehingga, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ketika mengajukan visi, misi, dan program, mesti sejalan dengan partai politik. (Dian)
