Jakarta, ebcmedia – Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI, Said Iqbal menyikapi soal naiknya UMP DKI Jakarta sebesar 3,6%.
Dirinya menolak dengan keras kenaikan buruh yang hanya sebesar Rp165.583.
Dirinya merasa aneh dengan kenaikan UMP yang baru saja disahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu. Menurutnya, tidak ada di dunia ini UMP PNS lebih besar dari UMP Buruh.
“Ini aneh di seluruh dunia tidak ada kenaikan UMP pegawai negeri lebih tinggi daripada upah pegawai swasta. Dengan menggunakan rumus PP 51/2023 pasti para gubernur akan memastikan kenaikan UMP berkisar diantara 3,2 persen sampai dengan 4,4 persen. Atau setengah dari kenaikan gaji PNS,TNI/Polri. Ini merugikan buruh. Daya beli buruh sudah turun 30%,” kata Said Iqbal kepada EBC Media, Selasa (21/11/2023).
Jika dibandingkan dengan UMP PNS, TNI/Polri tahun 2024 yang naik sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12% maka hal itu dianggap akan merugikan buruh.
Dari perhitungan PP No. 51 Tahun 2023, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Menggunakan alpha 0,1 sampai 0,3 membuat presentasi kenaikan UMP buruh hanya berada di sekitaran sebesar 3,2 hingga 4,4 persen saja.
Said Iqbal menilai kenaikan UMP ini tidak lah adil, bahkan mampu membuat nilai beli buruh anjlok lebih dari 30%.
“Hasil survei di pasar KHL (kebutuhan hidup layak) 64 item oleh partai buruh dan kspi litbangnya rata2 kenaikan adalah 12% sampe 15%. Nah kalau naiknya 3,2 sampe 4,4 persen buruh nombok dong. Harga beras naik 40%, harga telur 30%, transportasi naik 30%, sewa rumah naik 50%, bahkan bps mengumumkan inflasi makanan lebih kenaikannya dari 25%,” tegasnya.
“Ini Pemerintah, Kemenaker hanya mikirin dirinya sendiri, dirinya sendiri aja naik gaji nggak pakai alpha. Kok buruh disuruh pakai alpha yg nilainya sama dengan 0,1 sampai 0,3,” terangnya.
Said Iqbal bersama Partai Buruh dan KSPI menyatakan sikap menolak keras kenaikan UMP sebesar 3,6%. Said Iqbal dengan tegas akan melakukan aksi mogok nasional, memberhentikan produksi di pabrik seluruh Indonesia demi kenaikan upah minimum sebesar 15%.
“Kami akan mempersiapkan serikat buruh untuk mogok nasional, stop produksi, 5 juta buruh berhenti berproduksi, keluar dari pabrik, dari 100k pabrik di seluruh Indonesia. Tuntutannya adalah naikkan Upah minimum 15%,” tuturnya. (Dian)
