Magelang, ebcmedia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menggencarkan empat kebijakan strategis sesuai bidang kerjanya dalam mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Empat kebijakan tersebut adalah transformasi kelembagaan tiga Badan Otorita Pariwisata; optimalisasi cuti bersama 2023; sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis dan optimalisasi pemanfaatan digital; serta penguatan belanja UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN).
Menpan RB menuturkan, pada transformasi kelembagaan Badan Otorita Pariwisata (BOP), Kementerian PAN RB tengah mengupayakan revisi Peraturan Presiden tentang 3 BOP. Selain itu, evaluasi terhadap status Badan Layanan Umum (BLU) pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur juga sedang dilakukan.
“Kami sudah menyiapkan inilah elemen strategis penguatan transformasi Badan Otorita Pariwisata. Tadi Pak Menko Marvest sudah menggambarkan segera terkait dengan Revisi Peraturan Presiden tentang 3 BOP terkait struktur organisasi, penajaman tugas fungsi, kawasan, dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola. Penguatan Badan Otorita Pariwisata akan memastikan pengembangan destinasi berjalan optimal,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023).
Strategi kedua untuk mendukung BBWI adalah dengan mempercepat transformasi digital di berbagai bidang. Penerapan sistem kerja agile lintas otorita dengan memanfaatkan teknologi digital serta penerapan tata kelola layanan TIK yang terpadu, untuk pelayanan kepada stakeholder terkait.
“Kuncinya harapan kami adalah transformasi digitalnya jalan, sistem kerja agile lintas otorita ini menjadi penting dan perlu terus dipercepat,” ungkap Anas dalam siaran persnya.
Sebagai upaya mendukung Pengembangan DPSP dan Program BBWI, Kementerian PANRB juga mengakomodasi usulan penambahan hari libur dan cuti bersama. Penambahan cuti bersama tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pariwisata wisatawan nusantara di dalam negeri.
Langkah lain yang dikebut Kementerian PANRB adalah pemberdayaan UMKM dan PDN. Lewat kebijakan teranyar, PDN telah digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Instansi pemerintah, termasuk kabupaten/kota, akan memiliki indeks Reformasi Birokrasi yang baik jika memiliki banyak belanja UMKM dan PDN dalam APBD-nya. (Gio)
