Jakarta,ebcmedia-Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli menyebut di antara tiga calon presiden yang diusung partai politik di Indonesia belum ada yang mumpuni untuk memperbaiki berbagai permasalahan di Indonesia.
Menurutnya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto hanya melakukan pencitraan tanpa memberikan ide dan gagasan untuk memperbaiki kebijakan politik, ekonomi, meningkatkan kemakmuran, dan kecerdasan rakyat Indonesia.
“Tidak ada (yang bisa mengatasi permasalahan di Indonesia) isinya hanya slogan doang dari copras copres, cawapres. Cuma keliling-keliling bikin pencitraan doang. Apa idenya untuk memperbaiki kebijakan politik? Apa idenya untuk memperbaiki Indoneisa dalam bidang ekonomi? Bagaimana caranya meningkatkan kemakmuran, kecerdasan rakyat, bagaimana kita bisa menjadi negara berpengaruh di Asia Tenggara. Kan tidak ada. Cuma pada pidato slogan doang,” ungkap Rizal Ramli usai acara Forum Group Discussion (FGD) Cabut Presidential Threshold 20 persen di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Rizal juga mengkritik kebijakan presidential threshold yang digunakan di Indonesia. Menurutnya kebijakan tersebut mencederai proses demokrasi di Indonesia.
“Saya kira waktunya sudah tiba untuk menghapuskan presidential threshold. Jelas sekali tidak ada di dalam UUD kita pembatasan pencalonan yang ada adalah syarat kemenangan itu sesuatu yang berbeda,” jelasnya.
Rizal menyebut tidak ada negara yang melakukan kebijakan presidential threshold tersebut. Menurutnya presidential threshold membatasi lahirnya kandidat-kandidat terbaik untuk maju dalam kontestasi politik di Indonesia. Justru hal itu menjadi basis kriminalisasi demokrasi.
“Tidak ada di seluruh dunia mau jadi capres ada batasan threshold. Juatru dari situlah demokrasi jadi betul-betul akhirnya kompetisi untuk dapat kandidat-kandidat terbaik. Saya ingin mengatakan UU tentang Presidential Threshold jadi basis demokrasi kriminal di Indonesia,” tukasnya.
Presidential threshold, lanjutnya, membuat para elite politik membentuk pejabat yang bermental koruptor. Pejabat yang berkuasa harusnya mengabdi pada rakyat malah harus mengabdi kepada para petinggi politik.
“Misal mau jadi bupati harus nyewa partai, bayar 100 miliar lah, ‘bak berhutang pada partai. Akhirnya mengabdi kepada cukong. Harusnya legislator mengabdi sama rakyat, bukan bandar,” terangnya
“Buktinya apa? 186 bupati masuk penjara karena korupsi. 22 dari 34 gubernur waktu itu masuk penjara karena korupsi. Jadi bukan oknum lagi. Ini sistem. Sistem koruptif dan demokrasi kriminal. Kalau demokrasi kriminal tidak mungkin mengabdi sama rakyat. Itu yang terjadi hari ini,” bebernya.
Untuk itu, Rizal Ramli mendukung secara penuh Partai Buruh mengajukan judisial review presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. (Dian)
