Jakarta, ebcmedia – Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pertanyaan mengenai isu hangat yang sedang beredar di publik mengenai penolakan Anies Baswedan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN saat terpilih menjadi presiden nanti.
Sambil bertanya, Ganjar juga memberikan beberapa statement mengenai perlunya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
“Mas Anies dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffik jam, orang bermigrasi bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN?” tanya Ganjar saat debat perdana di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12/2023) malam.
Anies menjawab pertanyaan itu dengan beberapa pandangan, salah satunya adalah masalah kemacetan yang tidak akan terurai dengan banyak apabila solusinya hanya memindahkan ibukota. Pasalnya, menurut Anies, aparatur sipil yang nantinya akan pindah hanya memberikan kontribusi kemacetan sebesar 4 sampai 7 persen saja.
“Kalau kami melihat begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini,” ujar Anies.
Menurut Anies, permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta sejatinya haruslah diselesaikan bukan malah ditinggalkan. Ia bahkan menyinggung soal cara pemerintahan Belanda saat zaman penjajahan.
“Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun, mereka pindah ke selatan. bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan,” lanjutnya.
Anies menilai pembangunan IKN bukanlah hal yang urgent. Anies menyoroti beberapa wilayah di Indonesia yang masih membutuhkan pembangunan dan perbaikan.
“Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent. Yang merasakan dari uang itu siapa? rakyat. sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.
Dengan jawaban-jawaban itu, Ganjar menyimpulkan bahwa Anies menolak pembangunan dan pemindahan Jakarta ke IKN. Bahkan Ganjar mengklaim Anies beroposisi dalam berbagai hal.
“Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? menolak IKN dilanjutkan?” tanya Ganjar.
Dengan tanggapan dari Ganjar, sontak Anies memberikan jawaban menohok. Anies menganggap IKN adalah salah satu produk negara yang tidak melibatkan partisipasi publik di dalamnya.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik,” tukas Anies.
Di akhir jawabannya, Anies lebih memilih menyiapkan kebutuhan urgent untuk rakyat Indonesia dibandingkan harus membangun istana megah untuk seorang presiden.
“Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita,” pungkasnya. (Dian)
