Jakarta, ebcmedia – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong peningkatan layanan digitalisasi di sektor transportasi laut. Hal ini disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024. Raker ini memiliki tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”, di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Menhub mengatakan, pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan. Sebab, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya.
“Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Menhub.
Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM.
Kemudian terkait optimalisasi PNBP, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp4,9T dari target APBN sebesar Rp4,4T.
“Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” ungkap Menhub.
Terkait kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. (Gio)
