Jakarta, ebcmedia – Integritas dan keadilan adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Integritas merupakan komitmen pada prinsip moral yang benar, jujur, dan transparan, sedangkan keadilan mengacu pada tindakan memberikan hak dan perlakuan yang layak bagi semua orang tanpa diskriminasi.
Topik integritas menjadi sorotan utama dalam berbagai sektor, terutama dalam ranah pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor integritas di sektor pemerintahan menunjukkan penurunan dari 71,94 pada tahun 2022 menjadi 70,97 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya kerentanan dalam hal korupsi dan konflik kepentingan di lembaga pemerintah.
Untuk mengatasinya, KPK memberikan beberapa rekomendasi, termasuk memperbaiki transparansi dalam pendanaan politik, digitalisasi layanan publik, serta penguatan komitmen pimpinan lembaga dalam menegakkan integritas.
Di sisi lain, berbagai inisiatif digalakkan untuk mendorong kesadaran dan penguatan integritas di kalangan masyarakat dan pemimpin publik.
Forum Integritas 2023, misalnya, menyatukan pemangku kepentingan dari sektor politik, hukum, dan ekonomi untuk bersama-sama merumuskan solusi guna memperkuat budaya integritas. Dukungan dari berbagai organisasi internasional seperti Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Uni Eropa juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam melawan korupsi dan menjaga etika dalam tata kelola publik.
Meningkatkan integritas bukan hanya soal mengurangi korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan mengupayakan kepemimpinan yang jujur dan akuntabel.
(Dhii)
